detikNews
Senin 12 Oktober 2015, 17:51 WIB

Menko Polhukam: Tax Amnesty Jangan Disalahartikan Jadi Pengampunan Korupsi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Menko Polhukam: Tax Amnesty Jangan Disalahartikan Jadi Pengampunan Korupsi Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pemerintah tengah menggodok regulasi mengenai tax amnesty untuk menarik masuk uang milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri ke tanah air. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan tersebut bukan berarti menjadi celah untuk pengampunan korupsi.

"Jadi tax amnesty jangan disalahartikan pengampunan korupsi. Dalam tax amnesty ada tiga yang hal yang enggak berlaku, yaitu satu yang berasal dari penjualan drugs (narkoba), dua dari dana teroris, ketiga human trafficking. Kasus yang sudah masuk ke P21 juga tak bisa ditangani tax amnesty lagi," ujar Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Selain itu, untuk uang-uang yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi pun tak bisa diberlakukan tax amnesty. Bahkan uang yang baru diduga berasal dari tindak pidana korupsi pun tak bisa diberikan tax amnesty.

"Jangan dikatakan kita bela koruptor! Pemerintah yang usulkan ke DPR dan DPR merespons positif dan kita berharap tak terlalu lama proses selesai," imbuh Luhut.

Keuntungan yang didapatkan oleh negara dari tax amnesty ini adalah mendapatkan pemasukan untuk pembangunan. Pemasukan ini bahkan disebut-sebut bernilai sangat besar.

"Kedua, kita punya database tax yang besar. Ketiga, tambahan kita bisa naikan tax ratio kita dari 11,9 persen mungkin sampai 13-14 persen dalam beberapa tahun ke depan. Akhirnya penerimaan pajak meningkat dari yang kita terima dari Rp 1.200 triliun mungkin bisa sampai Rp 2.000 triliun yang artinya pembangunan ke depan tambah baik," papar Luhut.
(bpn/mok)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com