DetikNews
Kamis 01 Oct 2015, 12:45 WIB

1 Tahun DPR 2014-2019

Begini Rapor Kinerja Budgeting DPR Versi FITRA

Ahmad Toriq - detikNews
Begini Rapor Kinerja Budgeting DPR Versi FITRA Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengevaluasi kinerja budgeting DPR periode 2014-2019. Ada 7 poin evaluasi dari FITRA, apa saja?

"Pertama, DPR tidak menggunakan kewenangan penganggaran (budgeting) dengan landasan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam APBN-P 2015," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (1/10/2015).

Evaluasi terhadap kinerja DPR ini disampaikan oleh Yenny dan Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi. Berikut evaluasi FITRA selengkapnya:

Pertama, DPR tidak menggunakan kewenangan penganggaran (budgeting) dengan landasan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam APBN-P 2015

Akibatnya terjadi ketimpangan alokasi kesejahteraan antara kelompok menengah ke atas dan rakyat jelata. Yaitu, DPR menyetujui pemangkasan subsidi tetapi belanja pegawai tetap naik. Dalam APBNP 2015, Perubahan kebijakan belanja terbesar adalah adanya pemotongan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 186,3 triliun (dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun di APBN 2015  menjadi Rp 158,4 triliun). Pemotongan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah juga diasumsikan dapat mengurangi daya saing industri nasional, dan dengan terjadinya peningkatan indeks gini 2001 – 2014 dari 0,32 menjadi 0,43, pengurangan subsidi energi dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan kaya-miskin di tengah rakyat.

Kedua, proses pembahasan anggaran di DPR masih berpotensi membuka ruang transaksional.

Akibatnya, pengawasan anggaranpun menjadi mandul terkait misalnya PMN BUMN dan utang Rp 500 Triliun untuk BUMN dari Cina.  Misalnya, DPR meloloskan Penyertaan Modal BUMN sebesar Rp 63 Triliun tanpa proposal dari menteri BUMN terkait tata kelola BUMN yang jelas. Akibatnya, PMN disinyalir hanya sebagai sarana bancakan politisi tanpa ada dampak pendapatan Negara dari PNBP BUMN.  Bahkan dalam RAPBN 2016, ada usulan pemerintah untuk kembali menambah PMN sebesar Rp. 39 triliun dan hutang BUMN dari Cina Rp. 500 Triliun, tanpa pengawasan DPR.

Ketiga, dalam proses penganggaran, DPR tidak mempunyai hitungan APBN Alternatif sehingga hanya menyetujui usulan pemerintah, tanpa melakukan koreksi.

Misalnya, dalam  pembahasan APBNP 2015,  DPR menyetujui rencana pemerintah untuk penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 49,2 triliun yang terdiri dari penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 41,9 triliun dan pinjaman program sebesar Rp 7,3 triliun. Dan koreksi tambahan RP. 50 triliun lagi untuk menutupi desifit 2,2 % yang meleset menjadi 2,7 % pada Agustus 2015.

Keempat, secara internal, pengelolaan anggaran di DPR tidak transparan dan akuntabel. Tidak berani menggunakan e-budgeting.

Akibatnya, dalam mengelola anggaran internal DPR banyak anggaran yang tidak wajar terkait dengan biaya pemeliharaan rusa yang mencapai miliaran, pemeliharaan dan biaya seminar antikorupsi yang memboroskan anggaran. Serta biaya pengadaan kasur yang sangat mahal.

Kelima, politik anggaran DPR masih mementingkan kebutuhan diri sendiri, bukan orientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini terbukti dengan beberapa kontroversi selama satu tahun ini yaitu :

1. DPR hingga saat ini masih ngotot membangun gedung baru tanpa skala prioritas senilai Rp. 2,7 triliun.
2. DPR ingin membangun dan mengadakan polisi parlemen hingga Rp 800 Triliun.
3. DPR ingin membuat rumah aspirasi di daerah.
4. DPR ingin meningkatkan tunjangan gaji.
5. DPR ingin adanya mobil dinas mewah.
6. DPR ingin adanya alokasi dana aspirasi dan rumah aspirasi di daerah.

Keenam, secara umum, fungsi pengawasan DPR atas pelaksanaan anggaran pemerintah masih lemah.

1) Hal ini terlihat dari tidak adanya pengawasan DPR terhadap, penyerapan anggaran pemerintah yang rendah.
2) Harga BBM yang tidak turun sesuai harga pasar dunia.
3) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah ayng masih rendah.
4) Pengawasan proyek infrastuktur yang didanai oleh investor mencapai ribuan triliun rupiah.

Ketujuh, ada potensi DPR makan gaji buta dari rakyat karena banyak anggota DPR yang bolos, target legislasi tidak tercapai, dan pengawasan yang mandul.

Padahal untuk menjalankan fungsi legislasi saja, DPR telah dianggarkan Rp. 246 Miliar dan fungsi pengawasan RP. 212 Miliar. Sedangkan gaji DPR kini mencapai Rp. 50 juta rupiah, tanpa kerja yang benar.

Rekomendasi

Untuk itu FITRA menuntut :

Pertama, agar DPR intropeksi diri dalam menjalankan kinerja penganggaran (budgeting) yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kedua, DPR untuk memaksimalkan penggunaan anggaran secara benar agar tidak terjadi pemborosan dan makan gaji buta.
Ketiga, FITRA menantang DPR untuk menggunakan e-budgeting. Hal ini untuk menghindari anggaran-anggaran yang tidak wajar, tidak transparan dan akuntabel.


(tor/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed