Jaksa Agung Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Maksimal

Dhani Irawan - detikNews
Kamis, 17 Sep 2015 16:42 WIB
Foto: Herianto Batubara
Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo meminta jajarannya teliti menangani kasus-kasus yang terkait dengan pembakaran lahan dan hutan. Dia ingin agar para pelakunya dijerat dengan hukuman maksimal.

Prasetyo menegaskan bahwa Korps Adhyaksa berperan sebagai jembatan akhir sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan. Jaksa harus teliti mengkaji berkas agar nantinya perusahaan pembakar hutan dapat dihukum maksimal.

"Kalau urusan kita sudah masuk berkasnya baru nanti di penuntutan. Kita dalam kaitan tuduhan pembakaran, kita menunggu berkas perkara, tugas dan kewenangan ada di PPNS kehutanan dan polri, mereka kan menyidik itu, kita menerima berkas dari mereka," kata Prasetyo ketika dihubungi, Kamis (17/9/2015).

Prasetyo juga menyebut selama ini pelaku yang dijerat dalam kasus pembakaran hutan hanyalah pesuruh. Prasetyo ingin penyidik menjerat pelaku intelektual di belakang itu semua.

"Kalau selama ini yang dijerat pelakunya yang di lapangan itu kan yang melakukan saja. Saya berharap, cari pelaku intelektualnya siapa, dugaan kita orang suruhan saja (yang membakar hutan). Kita harus cari siapa di belakang mereka," kata Prasetyo.

Sejumlah kasus pembakaran hutan telah diproses sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini dipegang Jokowi. Titik akhir proses hukum yaitu di Mahkamah Agung (MA) pun telah mengeluarkan sejumlah vonis kasasi.

Sebut saja seperti PT Kallista Alam yang terbukti membakar 1.000 hektare hutan. MA menjatuhkan vonis denda kepada perusahaan tersebut sebesar Rp 366 miliar yang termasuk vonis tertinggi untuk pelaku perusakan lingkungan sepanjang sejarah di Indonesia.

Ditambahkan Prasetyo, dirinya juga mendukung usulan agar perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan diblacklist. Namun dia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yang punya kewenangan.

"Itu urusan kementerian kehutanan karena itu kan nanti masuknya sanksi administratif seperti pencabutan izin dan sebagainya," kata Prasetyo. (dha/hri)