Menengok Belakang, Menelisik Lebih Dalam Demo Besar Bersih 4.0 di Malaysia

Jakarta - Pada 29-30 Agustus kemarin, Kuala Lumpur dikuningkan oleh puluhan ribu massa Bersih 4.0 yang menentang PM Najib Razak. Mereka meminta Najib yang sedang tersandung kabar transaksi mencurigakan, untuk mundur.

"Apa yang terjadi di Malaysia saat ini memberikan gambaran bahwa isu korupsi dan abuse of power di kalangan pejabat tinggi masih cukup kuat dan ini tentu bukan yang pertama," ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Lektor Kepala di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Mahathir Mohammad pun, kata Sudarnoto, saat menjadi PM juga pernah diterpa soal ini. Kabar tersebut saat itu dihembuskan oleh pendukung Anwar Ibrahim dan ini yang kemudian melahirkan konflik yang sangat keras antara Mahathir dan Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Wakil PM.  

Kembali ke masa sekarang, informasi penyaluran dana yang sangat besar sekitar US$ 700 juta ke rekening pribadi PM Najib sebelum Pemilu 2013 ditambah dengan life style mewah istrinya menjadi problem serius.  Menurut Sudarnoto hal itu sangat mengusik ketenteraman masyarakat umum.

Demo besar di Malaysia yang mendesak agar Najib turun dari jabatannya, sambung Sudarnoto, antara lain harus dibaca sebagai tuntutan publik agar diwujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi kepada pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

"Ini tentu saja ada soal transparansi keuangan, keadilan ekonomi, soal trust sebagai salah satu unsur penting membangun demokrasi. Masalahnya, demokrasi di Malaysia memang belum menggembirakan," ujar pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Kornas Fokal IMM dan pemerhati Malaysia ini.

Tak hanya persoalan mengenai isu suap yang menerpa Najib, Sudarnoto juga melihat gerakan Bersih 4.0 merupakan gerakan yang berkaitan dengan persoalan khususnya orang Melayu. Sudarnoto menyoroti etnis Melayu yang secara politik tidaklah utuh bersatu bahkan sejak awal sejarahnya. Pada masa itu hingga penghujung tahun 1990-an partai dari golongan Melayu ada dua yaitu UMNO dan PAS.

"Akan tetapi setelah tsunami ekonomi, muncul satu partai  Melayu yaitu Parti Keadilan yang dipimpin oleh istri Anwar Ibrahim. UMNO didukung oleh partai di Barisan Nasional (BN) saat ini harus berhadapan secara politik dengan dua partai orang Melayu yang tergabung dalam kekuatan oposisi yaitu PAS dan Parti Keadilan dan didukung oleh kekuatan lain lintas etnis dan agama," ujar Sudarnoto.

Politik berbasis etnis yang selama ini diterapkan, sambung Sudarnoto, ternyata tidak selalu memberi manfaat yang bisa dinikmati khususnya oleh etnis Melayu. Dalam situasi tertentu justru ini bisa memberikan keuntungan kepada etnis China, misalnya, yang populasinya kurang lebih mencapai 27%. "Kebijakan politik seperti ini memang bisa dimengerti sebagai langkah untuk menghindari agar peristiwa bentrok berdarah antara kelompok etnis (Melayu, Cins dan India) tidak terulang lagi. Ini memang traumatic tragedy dalam sejarah sosial, ekonomi dan politik di Malaysia. Ini semacam dark history-nya Malaysia dan pemerintah sejak era Mahathir hingga Najib sekarang ini menjaga-jaga agar tak terulang lagi," kata Sudarnoto.

Fenomena demonstrasi yang nampak didominasi oleh golongan China dan India, kata Sudarnoto, memberikan petunjuk bahwa Melayu secara politik sedang menghadapi masalah serius. Ini bisa mengganggu UMNO yang dalam waktu panjang berkuasa. Pertentangan internal UMNO paling tidak sejak dua pemilu sebelumnya telah membuat UMNO mulai kehilangan konfidensi politiknya.

"Perolehan suara dua pemilu berturut-turut dan faktor Mahathir Mohammad juga telah ikut memperlemah UMNO dan membuka peluang bagi kekuatan oposisi yang saat ini melancarkan aksi bersama elemen masyarajkat lainnya dengan target memakzulkan Najib. Posisi Najib semakin lemah apalagi tidak sedikit pejabat yang dipecat oleh Najib," ujar Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan, demo besar yang terjadi di Malaysia adalah ledakan politik PM Najib nampak berusaha dengan keras menghambat dan mengancam gerakan tersebut. Jika kekuatan pro demokrasi ini terus terkonsolidasi dengan baik di bawah kepemimpinan yang efektif, maka akan semakin sempurna kelemahan pemerintah sekaligus menjadi koreksi bagi UMNO. "Jika Anwar Ibrahim tidak dipenjara, pro demokrasi memiliki amunisi yang besar," pungkas Sudarnoto. (faj/faj)