DetikNews
Jumat 21 Agustus 2015, 23:17 WIB

Gubernur Papua Beri Penjelasan Soal Disiplin Pejabat Daerah yang Disorot

Mega Putra Ratya - detikNews
Gubernur Papua Beri Penjelasan Soal Disiplin Pejabat Daerah yang Disorot Lukas Enembe/ Foto: Wilpret Siagian
Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe memberi penjelasan terkait sorotan kedisiplinan kepala daerah untuk memprioritaskan kerja di wilayahnya. Kedisiplinan pejabat daerah saat ini memang jadi perhatian pemerintah pusat.

"Dalam konteks hubungan pusat- daerah, Pemprov Papua menjalankan berbagai kebijakan Nawacita yang ditetapkan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Karena itu, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, menjadi bagian dari sentuhan kasih dari Pemerintah Pusat menyapa rakyat Papua dan juga dilihat sebagai upaya memantapkan berbagai kebijakan negara di Provinsi Papua," kata Lukas Enembe dalam keterangannya, Jumat (21/8/2015).

Enembe lantas memberi penjelasan terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua. Jokowi setelah menjadi Presiden, sudah dua kali datang ke Papua, pada akhir Desember 2014 dan awal Mei 2015.

Dalam kunjungan pertama Jokowi, Lukas mendampingi pada tanggal 27 Desember 2014 untuk merayakan Natal Bersama di Kota Jayapura juga menemani Jokowi ke Wamena dan Biak hingga 29 Desember 2014.

"Sedangkan dalam kunjungan kedua ke Papua pada 8-9 Mei 2015 lalu, saya masih tahap pemulihan dari sakit, dan menugaskan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal untuk menemani Presiden," sambung Enembe.

Pada kunjungan awal Mei itu, Jokowi menghadiri groundbreaking Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, sebagai salah satu terobosan Pemprov Papua

"Demikian pula panen raya di Merauke pada 9 Mei 2015, merupakan bagian dari pendekatan wilayah adat Animha di Papua yang menjadikan Merauke sebagai sentra pangan di Kawasan Timur Indonesia," sambungnya.

Disiplin para pejabat pemerintah daerah jadi bahasan yang disinggung dalam pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. JK menegaskan
seluruh pejabat harus mengikuti aturan terkait pelaksanaan tugasnya.

"Siapa pun bukan soal Papuanya. Siapa pun pejabat daerah harus sesuai dengan aturan dan izin. Apalagi ke luar negeri harus izin presiden. Jangan lupa itu lewat Mendagri," ujar JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka, Jakpus, Jumat (21/8/2015).

Bagi pejabat yang melakukan penyimpangan termasuk tidak disiplin, JK memastikan akan ada sanksi yang diberikan. "Nanti juga DPRD-nya harus memberi sanksi juga," katanya.

Sorotan atas kedisiplinan pejabat daerah sebelumnya disampaikan Menko Luhut  usai memimpin rapat dengan sejumlah kementerian di bawah koordinasinya pada Selasa (18/8). Dia menyebut banyak pejabat di Papua yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerahnya.

"Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain. (Sanksi) akan segera dirumuskan, dengan demikian jangan menyalahkan pemerintah pusat yang seolah-olah tidak memperhatikan Papua," tegas Luhut.
(ega/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed