Fahri: DPR Tak Akan Lindungi Anggota Gerindra Bila Benar Berijazah Palsu

ADVERTISEMENT

Fahri: DPR Tak Akan Lindungi Anggota Gerindra Bila Benar Berijazah Palsu

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 05 Jun 2015 18:33 WIB
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Iwan Kurniawan dilaporkan sebuah LSM ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan ijazah palsu. Fahri Hamzah menyatakan tak akan melindungi Iwan bila terbukti berijazah palsu.

"Silakan ada proses di MKD. Itu terbuka. Pimpinan nggak bakal melindungi," kata Wakil Ketua DPR itu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2015).

‎Soal sanksi yang bisa dijatuhkan dari DPR kepada anggotanya yang berijazah palsu, Fahri tak mau berandai-andai karena prosesnya harus ditangani terlebih dahulu lewat MKD. Fahri hanya menjelaskan ada tiga hukuman bagi anggota DPR.

"Hukuman ada tiga, yakni ringan, sedang, dan berat," tuturnya.

Hukuman ringan bisa berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Pemindahan posisi dan jabatan masuk dalam sanksi sedang.  Terakhir adalah sanksi berat, yakni berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Fahri ingin agar‎ mekanisme yang dijalankan DPR bisa efektif dan cepat.

"Kita melihat kalau anggota dewan yang ganjil tidak usah tinggu pengadilan, kalau kita anggap sebagai pelanggaran, laporkan. Biar banyak anggota dewan yang dipecat tanpa perlu menunggu pengadilan," ujarnya.‎

Ketegasan MKD adalah bagian dari reformasi DPR. Bahkan ke depan, Fahri menyebut ada wacana semacam 'isolasi' penggawa MKD dari anggota DPR lainnya. Dia mengambil contoh, kantor MKD bakal ditempatkan di Gedung Nusantara IV yang letaknya cukup pojok dari hingar-bingar aktivitas utama anggota DPR.

‎"Karena, melobi anggota MKD itu hukumannya berat diatur dalam UU MD3. Bisa pemecatan. Maka nanti diisolasi dalam pengertian agar tercipta suasana peradilan (MKD) yang independen," kata Fahri. (dnu/trq)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT