Salah Tangkap Aparat Diganti Rp 1 Juta, Praktisi Hukum: Itu Penzaliman

- detikNews
Senin, 30 Mar 2015 08:53 WIB
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rakyat yang dipenjara tanpa dosa akibat salah tangkap aparat di Indonesia diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta. Aturan ini diminta untuk segera direvisi karena telah berusia lebih dari 32 tahun.

Nilai ganti rugi itu sesuai pasal 9 ayat 1, PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang berbunyi:

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

"PP itu sebenarnya perlu diubah kerena memang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Kita bisa membayangkan, orang sudah ditahan sampai sekian ratus hari kemudian dinyatakan tidak bersalah dan mereka hanya diganti Rp 1 juta. Ini merupakan bentuk penzaliman menurut saya," kata praktisi hukum Ahmad Rifai, Senin (30/3/2015).

PP 27/1983 itu disahkan oleh Presiden Soeharto pada 1 Agustus 1983 dan hingga hari ini belum diubah sama sekali. Ganti rugi Rp 1 juta tetap berlaku, meski sudah berusia 32 tahun.

"Mengapa penzaliman? Mereka sudah ditahan dengan nilai yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ketika seseorang ditahan, kewibawaannya runtuh, kepercayaan dari masyarakat jatuh, label orang yang melakukan tindak pidana pun sudah menempel di situ. Kemudian pada saat ini mereka hanya mendapat Rp 1 juta. Tentu PP ini lah yang harus benar-benar diubah," ujar mantan kuasa hukum Bibit-Chandra itu.

Rifai memberi catatan khusus yaitu nantinya selain memberikan ganti rugi kepada pihak yang menjadi korban kekuasaan negara, PP ini juga harus memberikan punishment kepada aparat yang melakukannya. Jangan sampai korban mendapat ganti rugi, tetapi pelakunya dibiarkan.

"Hendaklah orang yang melakukan proses ini juga harus ada sanksinya karana kalau ini tidak dikasih sanksi maka mereka akan mengulang, mengulang dan mengulang lagi sehingga masyarakat yang dikriminalisasi," ujar Rifai.

Sebagai praktisi, Rifai tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan orang yang salah tangkap lalu ditahan tanpa kesalahan. Belakangan di pengadilan baru ketahuan proses penyidikan itu penuh kejanggalan.

"Mereka haknya dihilangkan kemudian hak kebebasannya diambil, hak personifikasi pribadinya diambil, hanya diganti Rp 1 juta sebagai ganti rugi sekian ratus hari ditahan, misalnya. Ini tidak boleh dilakukan mestinya. Mestinya sanksi-sanksi yang melakukan proses hukum terhadap itu harus ada karena kalau tidak, maka akan terulang lagi," beber Rifai.

Alih-alih merevisi PP peninggalan Soeharto itu, ternyata Menkum HAM Yasonna Laoly malah lebih respek untuk merevisi PP pengetatan remisi koruptor, meski ditentang banyak pihak. Adapun Jaksa Agung Prasetyo mendukung usulan revisi ini.

"Memang revisi perlu mengikuti perkembangan zaman, kan itu sudah bertahun-tahun," kata Prasetyo.


(asp/bar)