DetikNews
Kamis 01 Januari 2015, 10:51 WIB

Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua

- detikNews
Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua
Jakarta - Sabtu 27 Desember 2014, Presiden Jokowi merayakan Natal di Jayapura, Papua. Kehadiran Jokowi di Tanah Papua telah memberikan makna yang berarti dalam hati rakyat Papua.

‎"Presiden Jokowi merayakan Natal Nasional bersama dengan rakyat Papua seperti mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, baik Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah merayakan Natal dan Akhir Tahun di Tanah Papua," ungkap Perencana BAPPENAS Velix Wanggai, dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (1/1/2015).

Selama kunjungan ke Jayapura, Wamena, Sorong, dan Biak Numfor, Velix Wanggai menyimpulkan Presiden Jokowi langsung melihat, mendengar dan menyapa tokoh-tokoh Papua, kelompok-kelompok strategis Papua dan pejabat pemerintahan daerah, guna penyiapan kebijakan dasar baru untuk Papua. Sejauh ini ada beberapa inisiatif baru yang mulai terlihat dari kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Pertama, Presiden Joko Widodo memilih pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog dan target akhir dialog. Dengan demikian, ditemui pemahaman yang sama perihal gagasan Dialog Jakarta-Papua ini," tutur mantan staf khusus presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah era Presiden SBY ini.

Kedua, Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan yang pernah diletakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan di dalam mengelola Papua. Integrasi nasional dan keutuhan NKRI adalah harga mati, namun dibangun diatas fondasi kesejahteraan, keadilan dan tatatan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

"Ketiga, perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi perhatian penting dari Presiden Joko Widodo. Presiden ingin menjadikan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Pasifik. Sementara yang Keempat, Presiden Joko Widodo menginginkan kekayaan sumberdaya alam di Tanah Papua dinikmati oleh rakyat secara adil dan proporsional. Hal ini sejalan usulan Gubernur Papua yang mengharapkan adanya renegosiasi kontrak karya yang tidak adil dan pentingnya keikutsertaan Pemda dan rakyat Papua di dalam pengelolaan sumber daya alam," jelasnya.

Lebih lanjut Velix Wanggai mengurai kebijakan yang kelima adalah memecahkan persoalan kemahalan harga dengan kebijakan Tol Laut dengan menetapkan sejumlah titik pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik di Tanah Papua. Keeenam, untuk menggerakan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan pembangunan infrastruktur strategis seperti re-aktivasi Bandara Frans Kaisepo sebagai jalur penerbangan internasional, kebijakan trans-kereta api Papua, pembangunan jembatan Holtekamp Jayapura sebagai landmark Indonesia di kawasan Pasifik maupun percepatan infrastruktur dasar di kawasan terisolir.

"Sedangkan ketujuh, kebijakan rehabilitasi pasar tradisional sebagai media ekonomi rakyat, sekaligus media pembangunan integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Presiden membangun pasar tradisional di 4 simpul kawasan di Papua. Tidak hanya pasar, namun perhatian ditujukan ke penguatan pedagang-pedagang lokal asli Papua untuk berkembang," kata Velix.

Kedelapan, Presiden menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi lokal. Dan kesembilan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian ke pelaksanaan otonomi khusus Papua sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris di tanah air.

"Ini sesuai dengan aspirasi Papua yang menginginkan rekonstruksi atau revisi UU 21/2001 Otsus Papua, yang dikenal sebagai "Otsus PLUS"," imbuhnya.

Yang terakhir urai Velix Wanggai adalah, langkah kesepuluh, BAPPENAS sedang menyiapkan bab khusus perihal percepatan pembangunan Papua, baik dimensi kewilayahan yang berbasis wilayah adat, dimensi sektoral, dan dimensi sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

"Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua, para pemimpin lokal Papua berharap ada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Presiden SBY kiranya dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan‎," tutupnya.

  • Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua
  • Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua

(mpr/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed