ADVERTISEMENT

Golkar Pecah

Golkar Kini Vacuum of Power?

- detikNews
Kamis, 18 Des 2014 17:39 WIB
Jakarta -

Kemenkum HAM tak mengakui dua hasil munas Golkar di Jakarta dan Bali. Kemenkum HAM sebenarnya memberi jalan bagi kedua kubu yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk islah. Namun kedua kubu tak mau mengalah, sedangkan sejumlah elite mulai gundah soal posisi Golkar yang vacuum of power.

Saat ini kubu Aburizal Bakrie berpegang pada pernyataan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa pemerintah mengakui hasil Munas Riau. Namun di surat keputusan Menkum HAM tidak ada kalimat seperti itu.

Anggaplah pemerintah mengakui hasil Munas Riau, maka kepengurusan Ical sudah selesai per 8 Oktober lalu. Namun kubu Ical kembali punya alasan, lantaran Rapimnas Golkar pernah memperpanjang usai kepengurusan Ical sampai Oktober 2015. Meski demikian kepuusan Munas adalah keputusan tertinggi di Golkar.

Politikus partai Golkar Nusron Wahid yang telah dipecat dari DPP dan DPR adalah orang pertama yang bersuara Golkar saat ini vacum of power. Lantaran kekuasaan ketum Aburizal Bakrie berdasarkan Munas Riau hanya sampai Oktober 2014 silam.

"Kita menganggap pada 8 Oktober 2014 Golkar berada dalam posisi vacuum of power," ujar Nusron Wahid di kediaman Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014). Saat itu Nusron sedang jadi bulan-bulanan kubu Aburizal, caleg terkuat Golkar itu dicopot dari DPP Golkr dan dicoret dari daftar caleg terpilih. Nusron yang langsung membelot ke Jokowi-JK itu kini duduk sebagai Kepala BNP2TKI, dia adalah kader Golkar pertama di pemerintahan Jokowi.

Pandangan sama diucapkan Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso. Priyo menuturkan posisi Golkar masih status quo sampai dengan pemerintah menetapkan kepengurusan mana yang diakui secara sah.

"Dengan begitu posisi DPP Partai Golkar pada hari ini dalam status quo baik yang Munas Bali maupun yang dilakukan di sini (Ancol)," kata Priyo di arena Musyawarah Partai Golongan Karya di Ancol, Jakarta Utara Sabtu (6/12/2014) lalu.

Kubu Agung Laksono sendiri menyadari sepenuhnya saat ini Golkar sedang dalam keadaan status quo, bahasa lain untuk vacum of power. Tak satupun pengurus bisa mengutak-atik kepengurusan.

"Setelah SK menteri keluar, mereka jadi percaya di sini tidak bisa pecat di sana juga tidak bisa. Selama ini mereka (mengacu pernyataan) Aburizal, aku pecat kau. Sekarang nggak bisa lagi. Status quo," kata ketua DPP Leo Nababan di kantor DPP Golkar Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/12/2014).

Lalu bagaimana dengan mimpi sejumlah ketua DPD Golkar berlaga di Pilkada serentak? Memang ketakutan terbesar Golkar adalah tak bisa mengikuti Pilkada serentak, namun itulah risiko perpecahan.

(van/try)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT