DetikNews
Kamis 30 Oktober 2014, 11:12 WIB

Tolak Kriminalisasi, Ratusan Notaris/PPAT Necis Geruduk Istana dan MA

- detikNews
Tolak Kriminalisasi, Ratusan Notaris/PPAT Necis Geruduk Istana dan MA
Jakarta - Sekitar 500 notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menggeruduk Istana Merdeka dan Mahkamah Agung (MA) menolak kriminalisasi yang dialami rekannya, Theresia Pontoh. Notaris di Jayapura itu dipidanakan dalam proses jual beli tanah yang telah menjadi kewenangannya.

Ratusan notaris/PPAT itu melakukan longmarch dari Bundaran HI menuju MA lewat Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka. Sebelum sampai ke MA, mereka melakukan orasi di depan Istana Merdeka dan menyampaikan petisi ke Presiden Jokowi. Mereka membawa spanduk hitam bertuliskan 'Tolak Kriminalisasi Notaris/PPAT'.

Dalam aksinya, mereka membagi-bagikan siaran pers serta mengumpulkan tanda tangan simpatik dari notaris/PPAT dan masyarakat. Menggunakan sebuah megafon, mereka bergiliran berorasi dengan tertib dan damai. Para notaris/PPAT itu tampil necis dengan mengenakan kemeja lengan panjang. Tidak sedikit pula yang lengkap dengan memakai dasi. Beberapa demonstran lainnya dibalut dengan kaos putih bertuliskan Stop Kriminalisasi Notaris/PPAT.

"Tujuan kami agar tidak terjadi kasus serupa terhadap notaris/PPAT," kata salah satu orator, Syaran Sofian, di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (30/10/2014).

Demonstran yang merupakan perwakilan notaris/PPAT dari seluruh Indonesia itu meminta keadilan. Sebab tidak hanya Theresia semata yang mengalami, tetapi banyak notaris/PPAT yang telah bertugas sesuai aturan tetapi dikriminalisasikan.

"Bukan hanya kasus Ibu Theresia Pontoh yang kami suarakan tetapi banyak notaris lain yang mengalami kriminalisasi padahal notaris-notaris sudah bekerja sesuai aturan jabatannya," ujar salah seorang notaris yang ikut berdemo, Irma Devita.

Kasus yang menimpa Theresia bermula dari batalnya jual beli tanah antara calon pembeli Rudi Doomputra dengan pemilik tanah Hengki Dawir. Jual-beli tanah SHM Nomor 02298 seluas 3.780 meter dan Nomor SHM 02229 seluas 7.424 meter itu ditangguhkan oleh Theresia karena tidak ada bukti PBB. Belakangan, pemilik tanah membatalkan jual-beli tanah tersebut dan Rudi yang tidak terima lantas melaporkan Theresia ke Polda Papua.

Theresia mulai ditahan oleh Polda Papua sejak 23 Juli 2014 hingga saat ini. Penangguhan penahanan yang diajukan ditolak majelis hakim. Padahal Theresia mengidap penyakit infeksi empedu kronis.

Aksi ini juga dilakukan serentak di berbagai kota di Indonesia.


(aws/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed