Perpu Nomor 1 Tahun 2014

Jika Gubernur Jadi Terpidana, DPRD Pilih Gubernur Baru

- detikNews
Selasa, 07 Okt 2014 11:56 WIB
ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengubah peta tata pemerintahan di Indonesia. Salah satunya soal penggantian kepala daerah yang menjadi terpidana. Siapa yang menggantikannya?

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang baru saja ditandatangani Presiden SBY, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun jika di tengah jalan mereka menjadi terpidana, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak menggantikan posisi Gubernur, Bupati atau Walikota.

"Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota," demikian bunyi pasal 173 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang dikutip detikcom, Selasa (7/10/2014).

Bagamana jika kepala daerah jadi terpidana? Lebih lanjut pasal 174 menyebutkan:

Gubernur Jadi Terpidana
 
- Jika sisa masa jabatan Gubernur kurang dari 18 bulan, maka Gubernur pengganti ditunjuk Presiden atas usul menteri. Gubernur baru masa jabatannya hingga habis masa jabatan.

-Jika sisa masa jabatan Gubernur lebih dari 18 bulan, maka Gubernur pengganti dipilih DPRD Provinsi. Gubernur baru masa jabatannya hingga habis masa jabatan.

Bupati/Walikota Jadi Terpidana

- Jika sisa masa jabatan Bupati/Walikota kurang dari 18 bulan, maka Bupati/Walikota pengganti ditunjuk Menteri. Pejabat baru itu masa jabatannya hingga habis masa jabatan.

-Jika sisa masa jabatan Bupati/Walikota lebih dari 18 bulan, maka Bupati/Walikota pengganti dipilih DPRD Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota baru masa jabatannya hingga habis masa jabatan.

"Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 175 ayat 6.

Dalam Perpu ini, tata cara pemilihan DPRD untuk menunjuk Gubernur baru juga akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah.

(asp/nrl)