detikNews
Selasa 23 September 2014, 14:41 WIB

Kasus dr Bambang, Eks Hakim Konstitusi: Mana Putusan MK yang Tidak Memaksa?

- detikNews
Kasus dr Bambang, Eks Hakim Konstitusi: Mana Putusan MK yang Tidak Memaksa? Harjono (ari/detikcom)
Jakarta - MA menghukum dr Bambang Saputra selama 1,5 tahun penjara karena melanggar UU Praktik Kedokteran. Padahal dalam pasal yang dikenakan ke dr Bambang, MK telah menghapus ancaman pidana penjara di tersebut.

MA berdalih tidak semua putusan MK bersikap memaksa. Atas itu, mantan hakim konstitusi Harjono meminta majelis hakim agung yang memutus kasus dokter Bambang untuk belajar lagi.

"Suruh dia baca lagi soal peraturan MK, mana putusan MK yang tidak memaksa?" ujar Harjono, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Dia menambahkan, semua putusan MK haruslah dipatuhi oleh para penegak hukum tak terkecuali hakim. Harjono menegaskan, bila ada hakim yang memutus tapi tidak sesuai keputusan MK, maka hakim itu tidak mengikuti perkembangan hukum.

"Semua unsur-unsur harus mematuhi putusan MK," ujarnya.

Kasus bermula saat dr Bambang menangani pasien Johanes Tri Handoko dan melakukan bedah untuk mengangkat tumor di ususnya pada Oktober 2007. Tidak berapa lama, Johanes dirujuk ke Surabaya. Sepulangnya dari Surabaya, Johanes mempolisikan dr Bambang pada Februari 2008 terkait izin praktiknya. Pada 20 Juli 2008, Johanes meninggal dunia.

Setelah perkara diperiksa PN Madiun, dr Bambang divonis lepas dari segala tuntutan hukum. Anehnya, pada 30 Oktober 2013 MA mengabulkan kasasi jaksa dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada dr Bambang.

MA menyatakan dr Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Duduk sebagai ketua majelis Dr Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Andi Samsan Nganro. MA tidak menjatuhkan pidana denda kepada dr Bambang.

Padahal pada 19 Juni 2007 MK telah menganulir ancaman pidana dalam pasal 76 dan pasal 79 huruf c itu. Sehingga pasal 76 berbunyi:

Dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan pasal 79 huruf c menjadi berbunyi:

Dipidana dengan denda paling banyak Rp 50 juta setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Atas putusan itu MA membuat pernyataan resmi kepada masyarakat tentang kasus dr Bambang. MA beralasan hakim punya independensi dalam melakukan pertimbangan hingga amar putusan.

"Kan tidak semua apa yang diputuskan MK memiliki unsur memaksa," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada wartawan di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (15/9).


(rvk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed