KPU: Kami Design DPKTb Jauh Sebelum Penetapan Capres

- detikNews
Jumat, 15 Agu 2014 19:24 WIB
Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta menduga ada pelanggaran Pilpres 2014 terstruktur, sistematis dan masif terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Prabowo-Hatta menilai ada jumlah DPKTb yang melebihi DPT.

Namun menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, DPKTb telah di-design jauh sebelumnya penetapan pasangan capres dan cawapres. Selain itu, DPKTb tidak berarti‎ menguntungkan pasangan calon tertentu.

"‎Kami design DPKTb itu kan jauh sebelum pasangan calon ditentukan, jadi ini (dalil Prabowo-Hatta) tidak mendasar. Banyak hal yang diangkat sebetulnya agak terlalu jauh menganalisis dan berlebihan," ujar Hadar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).

Hadar menambahkan, dalil yang menyebutkan datang orang gerombolan dari luar daerah menggunakan DPKTb mencoblos di luar kecamatan asal mereka tidak benar. Hal ini karena, menurut Hadar, tidak ada laporan segerombolan orang menjadi DPKTb.

"Ada nggak orang itu memang datang gerombolan sengaja dikasih palsu-palsu itu terus memilih calon tertentu? Kan nggak ada laporannya. Kalau dia dipindah‎ ke provinsi lain, hilang nggak hak pilihnya?" ujar Hadar.

KPU juga menolak permohonan kubu Prabowo-Hatta dalam sengketa hasil Pilpres di MK yang menyatakan menunda Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Termasuk dalil kecurangan yang dilontarkan Prabowo-Hatta, karena rekomendasi Bawaslu telah dijalankan KPU.

"Kami menolak permohonan menunda karena ada permasalahan. Penundaan itu harus ada dasarnya dulu. Jadi buat kami, tidak cukup kalau hanya mengatakan ada kecurangan tapi tidak memberikan datanya secara rinci," ujar Hadar.

Persoalan DPT, menurut Hadar, tidak mungkin KPU bisa melakukan pendataan DPT 100 persen akurat dan sempurna. Sehingga bisa saja muncul orang yang NIK-nya ganda atau tidak punya NIK, namun orang itu betul-betul ada.

"Buat DPT 190 juta orang itu tidak mudah. Pilpres persiapannya pendek, masyarakat kita mobilitasnya tinggi, ada juga yang tak pusing urusan begini tapi mau ikut pemilu," ujar Hadar.

"Oke DPT kita masih ada masalah, tapi saya yakin tidak sebesar yang mereka (Prabowo-Hatta) suarakan. Benar nggak praktiknya ada manipulasi kecurangan? Saya yakin tidak, kalau toh ada dia coblos 2 kali kan diulang TPS itu," tambahnya.

Sementara itu rekan Hadar sesama komisioner KPU, Ida Budiarti sempat merespon keterangan saksi ahli Prabowo-Hatta terkait DPT oplosan. Menurut Ida, istilah oplosan itu tidak jelas.

"Apa terminologi oplosan? Ya saya bingung," ujar Ida terpisah.

(vid/ndr)