"Ini isu sensitif saya telah menyerukan melalui sesneg disampaikan KPK untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia kalau memang ada pihak-pihak yang diduga ada yang tidak benar atas pencetakan uang," ujar SBY dalam rapat kabinet terbatas di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Kabar mengenai tuduhan korupsi dalam pencetakan uang ini muncul pertama kali melalui situs Wikileaks, yang kemudian dilansir sejumlah media salah satunya, satu media online di Indonesia.
SBY kembali menegaskan, bahwa pada saat dilakukan kerjasama antara BI dengan bank sentral Australia dalam pencetakan uang, kala itu dirinya belum menjadi presiden.
"Pada 1999, saya masih ada di TNI belum jadi presiden," ujar SBY.
"Segalanya bisa diklarifikasi dengan benar. Saya serius untuk meminta KPK bekerjasama dengan pemerintah Australia agar jelas terang karena ini bagian dari kerjasama kita," tutupnya.
(mpr/fjr)
