Tangani Aceh, Pemerintah Diimbau Lepaskan Baju Birokrasinya

Jakarta - Aceh Working Group (AWG) menilai kinerja pemerintah dalam mengatasi bencana di Aceh masih sebatas jargon dan belum sampai ke aksi kongkret. Pemerintah harusnya melepaskan baju birokarasinya yang eksklusif."Seharusnya ada perubahan sikap dari pemerintah untuk melupakan sikap-sikap birokrasinya yang ingin dilayani dan berusaha untuk melayani masyarakat di Aceh secepatnya," kata Koordinator AWG, Rusdy Marpaung, dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jl Diponegoro, Jakpus, Rabu (29/12/2004).Dikatakannya, saat ini sudah banyak masyrakat yang memberikan sumbangan untuk bencana Aceh. Tetapi, karena pendistribusiannya masih sulit, maka warga yang berada di wilayah yang sangat parah kondisinya belum menerima bantuan itu."Banyak bantuan yang menumpuk di bandara-bandara, tapi tidak sampai ke wilayah-wilayah yang parah kondisinya. Karena itu kami meminta pemerintah untuk dapat menyediakan transportasi untuk memperlancar distribusi bantuan tersebut," kata Rusdy.Selain dibutuhkan transportasi untuk distribusi, pemerintah juga diimbau merekrut relawan untuk membantu masyarakat Aceh. Diperkirakan dibutuhkan 3.000-5.000 relawan. "Untuk mengangkut relawan ini, kalau perlu, pemerintah menggunakan jalur transportasi (pesawat) komersial selain pesawat militer," ujar Rusdy. (nrl/)