DetikNews
Rabu 27 November 2013, 11:14 WIB

PK: Ini Kekeliruan Nyata Artidjo Dkk Saat Memutus Kasus Korupsi Kurnia

- detikNews
PK: Ini Kekeliruan Nyata Artidjo Dkk Saat Memutus Kasus Korupsi Kurnia
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan kasasi yang diketok hakim agung Artidjo Alkostar dkk karena ada kekeliruan yang nyata. Artidjo di tingkat kasasi menghukum Kurnia Sakerebau dengan uang pengganti tetapi tidak disertai alternatif ancaman penjara apabila tak mau membayar.

Perbuatan Kurnia Sakerebau itu terungkap setelah BPKP melakukan audit keuangan negara. Kurnia memanipulasi laporan kegiatan BOP, SLTP\/MTsN, SMK Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran untuk program tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (AU) sebesar Rp 5,1 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana itu bocor dan membuat tandaterima fiktif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan.

Pada 12 Februari 2007, PN Padang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang penganti sebesar Rp 1,1 miliar. PN Padang juga memerintahkan jaksa untuk menyita harta terdakwa dan dilelang. Namun jika tidak cukup maka diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Hukuman ini lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Padang pada 2 Februari 2009. Yaitu terdakwa dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta sibsider 2 bulan.

Hakim tinggi juga menjatuhkan hukuman dengan uang pengganti Rp 1,1 miliar. PT Padang memerintahkan jaksa untuk menyita harta terdakwa dan dilelang dalam waktu 1 bulan. Namun jika tidak cukup maka diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Nah, kejanggalan malah muncul di tingkat kasasi. Majelis yang diketuai Artidjo Alkostar menaikkan hukuman menjadi 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan. Namun Artidjo dkk menghapus ancaman pidana apabila Kurnia Sakerebau tidak mau membayar uang pengganti.

\\\"Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar (uraian pasal 18),\\\" putus Artidjo dengan hakim anggota Zaharudin Utama dan Mansur Kertayasa pada 1 Maret 2010.

Karena tidak ada ancaman pidana jika tidak mau membayar uang pengganti, jaksa pun dibikin pusing. Sebab jika terdakwa tak mau membayar, jaksa tidak bisa berbuat apa-apa.

Lantas, jaksa pun mengajukan PK dan dikabulkan. Majelis PK yang diketuai Imron Anwari dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro dan Krisna Harahap memperbaiki kekeliruan putusan Artidjo dkk itu.

\\\"Dalam perkara ini, meskipun perbuatan terbukti akan tetapi salah satu amarnya yaitu terkait penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 1,1973 miliar tidak dilengkapi alternatif pidana pengganti jika uang tersebut tidak dibayarkan. Majelis PK memandang adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan majelis kasasi,\\\" demikian salah pertimbangan majelis PK.





(asp/try)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed