Politikus PDIP Kaitkan \'Pasal Lapindo\' dan Dukungan Golkar di APBN-P

ADVERTISEMENT

Politikus PDIP Kaitkan 'Pasal Lapindo' dan Dukungan Golkar di APBN-P

- detikNews
Rabu, 19 Jun 2013 16:57 WIB
Jakarta - 'Pasal Lapindo' muncul di pasal 9 APBN-P 2013. Politisi PDIP lantas mengaitkan dukungan Partai Golkar terhadap pengesahan UU tersebut.

"Kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Pemerintah bisa menggelontorkan dana untuk kasus lumpur Lapindo, menurut Hendrawan, karena Golkar mempunyai posisi tawar yang besar terhadap pemerintahan. Ini yang membedakan Golkar dengan partai-partai lain di pemerintahan.

"Golkar partai kuat, Golkar punya jaringan yang kuat. Itu sebabnya pemerintah mengabaikan partai yang lain, partai kecil seperti PKS. Golkar tidak berkeringat, tapi dapat jatah yang lebih besar," imbuhnya.

Tak seharusnya pemerintah menanggung kesalahan yang diperbuat perusahaan Lapindo Brantas. APBN harus dialokasikan untuk rakyat.

"(Dana APBN) Kalau untuk menutupi tanggung jawab yang seharusnya ditangani oleh Lapindo Brantas, itu tidak dibenarkan," tegasnya.

Pasal Lapindo yang dimaksud berisi pemerintah menganggarkan Rp 155 miliar untuk korban lumpur Lapindo.

(van/nrl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT