Kasus Huzrin, PT Riau akan Panggil Ketua PN Tanjungpinang

Pekanbaru - Kasus pemberian izin terpidana dua tahun kasus korupsi APBD yang juga mantan Bupati Kepri Huzrin Hood berpidato dalam sebuah rapat, terus mendapat sorotan tajam. Kali ini pihak Pengadilan Tinggi (PT) Riau akan memanggil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.Rencana pemanggilan tersebut diungkapkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Riau Aspar Siagian kepada wartawan, Rabu (29/9/2004) di ruang kerjanya Jl Sudirman, Pekanbaru.Menurut Aspar, pihaknya akan memanggil Ketua PN Tanjungpinang Slamet A Rachman karena telah memberikan izin kepada Huzrin Hood menghadiri rapat dengan tokoh masyarakat. Padahal waktu itu, Huzrin hanya diberikan izin untuk mengikuti sidang Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di PN Tanjungpinang.Karena itu, pihaknya akan meneliti surat yang diberikan Dirjen Pemasyarakatan Depkeh HAM tentang Huzrin Hood sekaligus akan memanggil ketua pengadilan. "Jika terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30/1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Ketua PN Tanjungpinang dapat dikenakan sanksi teguran, skorsing, atau bahkan pemberhentian," kata Siagian.Aspar mengungkapkan, pihaknya masih mengumpulkan informasi sehubungan kasus pemberian izin kepada Huzrin. Menurut Aspar, sepengetahuannya izin dari Dirjen Pemasyarakatan kepada Huzrin hanya berkaitan dengan sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi senilai Rp 4,3 miliar."Kita akan panggil Ketua PN Tanjungpinang untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut. Sebab pemberian izin di luar sidang PK, sudah menyalahi peraturan," katanya. (nrl/)