DetikNews
Sabtu 29 Desember 2012, 12:23 WIB

Tahun 2012 Belum Ungkap Big Fish Koruptor & Reformasi HAM Mundur

- detikNews
Tahun 2012 Belum Ungkap Big Fish Koruptor & Reformasi HAM Mundur Todung Mulya Lubis (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Tahun 2012 segera berakhir. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mencatat proses reformasi hukum sepanjang tahun ini masih berjalan di tempat. Ketua Ikadin Todung Mulya Lubis menekankan, kondisi tersebut disebabkan oleh tidak adanya penegakan supremasi hukum atau rule of law.

Menurutnya, pemerintah sendiri tidak memiliki kemauan yang kuat dalam menegakkan hukum. Hak tersebut dinilai karena banyaknya kepentingan politik yang terancam, jika supremasi hukum ditegakkan.

\\\"Jadi ideologi rule of law atau supremasi hukum dengan sengaja tidak sungguh-sungguh ditegakkan karena membahayakan elit-elit politik yang ada di negeri ini. Ini yang menjadi persoalan mendasar,\\\" ujar Todung Mulya Lubis kepada wartawan dalam penyampaian Catatan Akhir Tahun Ikadin di kantornya, Gedung Equity Tower, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29\/12\/2012).

Todung didampingi Ketua Bidang Pendidikan Ikadin Maqdir Ismail dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga & Humas Taufik Basari menyatakan secara garis besar, Ikadin melihat pelaksanaan reformasi hukum di Indonesia tidak berjalan optimal, meskipun para penegak hukum sendiri memiliki keinginan yang kuat.

\\\"Dalam pemberantasan korupsi, walaupun banyak koruptor yang diseret ke pengadilan, sebenarnya big fish belum sama sekali terungkap,\\\" tuturnya.

\\\"Untuk kasus Hambalang, tentu KPK harus diapresiasi karena menetapkan Menpora sebagai tersangka. Tapi apa berhenti di sini, apa ujungnya di sini? Kasus Banggar DPR tidak jelas, kasus rekening gendut, banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas,\\\" sambung Todung.

Kemudian juga adanya rivalitas antar penegak hukum, terutama dalam kasus simulator SIM dalam tubuh Korlantas Polri. Selain itu juga, reformasi hukum dalam bidang peradilan yang dinilai oleh IKADIN berjalan lambat.

\\\"Hukum masih belum menjadi panglima, jadi masih bisa diatur dong,\\\" ujar Todung.

Terakhir, reformasi hukum di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai oleh Ikadin justru mengalami kemunduran. Pemerintah tidak lagi memperhatikan kasus-kasus HAM, melainkan lebih fokus pada perekonomian negara yang bisa mengangkat Indonesia di dunia internasional.

Kemunduran tersebut juga ditandai dengan meningkatnya intoleransi dalam masyarakat. Terutama banyaknya kasus salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, hingga konflik yang merugikan kelompok minoritas beragama

\\\"Kasus-kasus seperti penghalang-halangan kegiatan ibadah di GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, penyerangan dan pengusiran warga Syiah dan Ahmadiyah dan penggunaan kekerasan oleh ormas tertentu menunjukkan wajah intoleransi yang tidak mampu diatasi,\\\" papar Taufik Bastari di tempat yang sama.




(nvc/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed