DetikNews
Senin 25 Juni 2012, 11:06 WIB

Kasus Suap PON Riau, KPK Periksa 3 Pegawai Adhi Karya

- detikNews
Kasus Suap PON Riau, KPK Periksa 3 Pegawai Adhi Karya
Jakarta - Penyidik KPK memanggil tiga pegawai PT Adhi Karya. Mereka diperiksa terkait dugaan suap perubahan Peraturan Daerah (Perda) provinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang dana anggaran pembangunan venue menembak untuk PON XVIII di Provinsi Riau.

Ketiga pegawai tersebut bernama Hafiz Bambang Pamungkas, M Arief Taufiqurahman dan Anis Anjani.

\\\"Ketiganya diperiksa untuk pengembangan penyidikan,\\\" ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, ketika dihubungi, Senin (25\/6\/2012).

KPK sebelumnya juga pernah memeriksa Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, Adji Satmoko. Pada kasus ini, KPK pernah pula menggeledah kantor PT Adhi Karya Divisi Medan.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap ini. Mereka yakni mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau Taufan Andoso Yakin.

Dua anggota DPRD Riau yakni Muhammad Faisal Aswan dan Muhammad Dunir juga jadi tersangka bersama mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Eka Darma Putra dan staf PT Pembangunan Perumahan Rahmat Syahputra.

KPK tengah mulai menelusuri ke pihak konsorsium pembangun venue PON 2012 terkait suap DPRD Riau. Pembangunan fasilitas PON tersebut dilakukan melalui konsorsium beberapa perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kabarnya, konsorsium perusahaan itu patungan untuk memberi fee pelicin kepada pihak DPRD. Nilai kontrak proyek tersebut sekitar Rp 832,4 miliar dengan masa pengerjaan selama 787 hari kalender dari 2009 sampai 2011. Alokasi anggaran ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

Belakangan, pembangunan fasilitas PON di kawasan Panam, Pekanbaru, tersebut mangkrak akibat kekurangan dana. Pada akhir tahun anggaran 2011, pihak pelaksana, termasuk Dispora Riau selaku pemegang anggaran, mengklaim kekurangan dana pembangunan stadion sekitar Rp 200 miliar. Para pihak itu kemudian meminta bantuan DPRD agar meloloskan penambahan dana pembangunan PON 2012 Riau mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam Perda No 5\/2008, DPRD Riau telah menyetujui anggaran tahun genap untuk stadion utama PON sebesar Rp 900 miliar. Ketika perda ini berakhir tahun 2011, rupanya pembangunan stadion utama untuk pembukaan dan penutupan PON pada 9 September 2012 ini belum juga rampung.

Karenanya, Pemprov Riau dan pihak DPRD Riau sempat berniat untuk membahas bersama merevisi kembali perda tersebut. Kabarnya akan ada penambahan dana hingga mencapai Rp 1,13 triliun. Hanya saja ketika masalah ini akan digodok, KPK sudah terlebih dahulu menangkap anggota DPRD Riau dalam kasus suap venue menembak.




(fjp/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed