detikNews
Jumat 25 Mei 2012, 10:51 WIB

Terancam Ditutup, Tukang Gigi Kehilangan Penghasilan Rp 3 Juta/Bulan

- detikNews
Terancam Ditutup, Tukang Gigi Kehilangan Penghasilan Rp 3 Juta/Bulan
Jakarta - Ribuan tukang gigi palsu kini bergantung pada keadilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab hanya MK-lah yang bisa menghapus UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengkriminalisasikan pekerjaan mereka, yang tengah mereka perjuangkan.

\"Peraturan pasal 73 ayat 2 dan pasal 78 UU 29/2004 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28 d UUD 1945,\" kata kuasa hukum pemohon, Soleh Amin.

Hal ini disampaikan dalam sidang perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Selain memperbaiki batu uji pasal yang dimohon, pemohon juga memperbaiki permohonan dengan mencoret organisasi tukang gigi dari daftar pemohon. Sehingga yang tersisa menjadi pemohon hanya seorang tukang gigi palsu, Hamdani Prayogo.

\"Jika peraturan ini diperlakukan maka permohon akan mengalami kerugian berupa kehilangan Rp 3 juta perbulan karena dilarang praktik,\" ujar Soleh di depan ketua majelis hakim panel Ahmad Fadlil Sumadi dengan anggota Akil Mochtar dan Anwar Usman ini.

Dia juga mengubah permohonan pertama. Jika awalnya dia meminta pasal pasal 73 ayat 2 dan pasal 78 dihapus, maka kini dia meminta pasal tersebut berlaku sepanjang tidak dimaknai melarang praktik tukang gigi palsu.

\"Kami juga diminta akan menghadirkan 2 ahli hukum, 1 ahli kesehatan, ketua organisasi tukang gigi palsu dan saksi fakta berupa satu tukang gigi palsu,\" ujar Soleh kepada wartawan usai sidang.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis dari UU Praktik Kedokteran dengan membuat Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1871/MENKES/PER/IX/2011, soal Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Permenkes ini mengatur praktik tukang gigi, yaitu:
1. Dilarang melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun
2. Dilarang memasang gigi tiruan cekat, mahkota
3. Dilarang menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan tetap atau sementara
4. Dilarang melakukan pencabutan gigi dengan atau tanpa suntikan
5. Dilarang melakukan tindakan medis
6. Dilarang mewakilkan pekerjaan pada siapapun.

Adapun Pasal 73 ayat 2 UU Praktik Kedokteran berbunyi \'Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik\'. Para tukang gigi menolak keras kebijakan ini.




(asp/nrl)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com