ADVERTISEMENT

8 Poin Kode Etik Dihapus MA, KY Harus Optimalkan Hak Sadap Telepon Hakim

- detikNews
Selasa, 14 Feb 2012 05:02 WIB
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menghapus 8 poin kode etik hakim. Sebagai gantinya, lembaga pengawas hakim harus mengoptimalkan hak sadap telepon bagi para hakim untuk mencegah para hakim melakukan transaksi perkara.

"Kuatkan instrumen menyadap telepon hakim," kata pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat berbincang dengan detikcom, Senin, (13/2/2012).

Hak menyadap hakim ini diakui dalam UU 18/2011 tentang KY. Kedepannya, KY harus mengoptimalkan hak ini supaya bisa menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim.

"Misalnya berhubungan dengan transkasi perkara. Begitu bisa menyadap transaksi perkara, KY harus langsung bergerak," paparnya.

Selain terkait transaksi perkara, juga bisa memantau perilaku hakim diluar persidangan. "Apakah ada hakim yang suka ke night club, malam-malam ngopi bersama terdakwa dan sebagainya," tandas Irman.

Seperti diketahui, MA dalam putusan judicial review yang dibuat oleh Paulus Effendi Lotulung, Ahmad Sukardja, Rehngena Purba, Takdir Rahmadi, dan Supandi membatalkan Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Poin kode etik hakim yang dihapus yaitu:

8.1
Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2
Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3
Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4
Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

10.1
Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2
Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3.
Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4
Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau yang ditanganinya.


(asp/vit)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT