Negeri Jiran Tak Rela Jika RI Bangun PLTN

- detikNews
Rabu, 26 Okt 2011 13:37 WIB
Jakarta - UU Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengamanatkan pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam kurun 2015-2019. Namun pembangunan PLTN ini masih ada penolakan dari masyarakat. Negara-negara Jiran juga tak rela jika Indonesia punya PLTN.

"Negara lain itu ikut bermain. Kalau PLTN dibangun dekat Singapura dia akan protes. Pertama karena energi Indoensia akan bisa terpasok secara baik. Singapura hidup dari ekspor energi ke Indonesia. Dia punya kilang besar untuk penuhi kebutuhan PLN," ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kemen ESDM Kardaya Warnika.

Hal itu disampaikan Kardaya dalam konferensi pers tentang 'Terapan riset nuklir untuk menjawab kebutuhan bangsa' di Hotel Menara Peninsula, Jalan S Parman, Jakarta Barat, Rabu (26/10/2011).

"Yang kedua, kalau Indonesia terjadi apa-apa mereka kena dampaknya. Jadi bukan tidak mungkin mereka bermain menakut-nakuti. Kalau ada bahayanya kita tanggulangi bahayanya, PLTN ini perlu dipikirkan betul," imbuh Kardaya.

Sementara anggota Komisi VII yang membidangi energi Sutan Bhatoegana mengatakan pembangunan PLTN sudah dirancang sejak zaman presiden pertama Bung Karno. Alasannya karena PLTN paling murah dalam menghasilkan energi.

"Tetapi sampai sekarang tidak jadi. Padahal jelas Parlemen sudah putuskan pada periode 2004-2009, pendukung pembangunan PLTN di Indonesia sesuai dengan UU Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu membangun nuklir antara tahun 2015-2019. Kalau pemerintah tidak jalankan ini sudah langgar UU," jelas Sutan.

Masalah yang pertama, imbuh Sutan, sosialisasi PLTN belum sampai ke masyarakat akar rumput. Kemudian, Sutan menuding ada partai yang ikut mewacanakan bahwa PLTN itu berbahaya.

"Waktu KIB I, Menristek sudah mencoba sosialisasi. Tapi ketika menjelang pemilu ini distop. Karena ada partai yang saya tidak sebut namanya itu bilang ke masyarakat di Muria, yang mengatakan kalau nuklir itu berbahaya, kalau membuat tempe itu bisa terkontaminasi jadi racun, jadi bisa mati," jelas politisi Partai Demokrat ini.


(nwk/vit)