Sosiolog: Pejabat Pakai Voorijder Adalah Penyalahgunaan Kekuasaan

Jakarta - Banyaknya pejabat yang menggunakan voorijder ternyata tidak dibenarkan. Hanya pimpinan lembaga negara yang berhak memperoleh jasa pengawalan tersebut. Pejabat yang tidak berhak pun dicap menyalahgunakan kekuasaan.

"Kalau selain itu (pimpinan Lembaga Negara) maka pejabat tersebut terkena sindrom 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan," ujar sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tamagola kepada detikcom, Selasa (6/7/2010).

Menurut Thamrin, pejabat yang menggunakan jasa pengawalan voorijder akan mengganggu masyarakat lainnya pengguna jalan.

"Mereka meminta pengguna jalan yang lain minggir, padahal mereka bukan orang yang berhak menggunakan voorijder dan sering kali mereka bukan dalam rangka dinas," terangnya.

Thamrin pun mengusulkan agar voorijder dikembalikan sesuai dengan fungsinya sehingga tidak mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan.

"Voorijder hanya benar-benar diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi seperti Presiden dan Wakilnya atau tamu negara, pejabat tidak perlu," tutupnya.

Presiden Benigno Aquino III enggan menggunakan voorijder dalam barisan kendaraan pengawalnya. Sirene meraung-raung yang dikeluarkan oleh voorijder dianggapnya sebagai simbol arogansi bagi rakyat Filipina


(her/mok)