Round-Up

Ramai-ramai Lempar Kritik Gegara Omnibus Law Salah Ketik

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 22 Feb 2020 08:59 WIB
Istana Merdeka, Istana Negara
Istana Merdeka, Istana Negara. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Polemik draft omnibus law Cipta Kerja yang salah ketik masih bergulir. Ramai-ramai sejumlah politikus dan ahli melempar kritik ke RUU Cipta Kerja itu.

Ada kesalahan ketik pada Pasal 170 dimana Peraturan Pemerintah (PP) disebut bisa mengubah Undang-Undang (UU). Staf khusus Presiden, Dini Purwono menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction. Istana masih menerima dengan terbuka banyak masukan dari masyarakat.

Menurut Dini, RUU-nya kini sudah bisa diunduh dari website Kemenko Perekonomian. Masyarakat bisa bersama-sama mengawal RUU ini, memberikan masukan.

"Yang jelas ini kan masih RUU. Pembahasan di DPR juga belum dimulai. Masih banyak waktu untuk perbaikan selama proses pembahasan. Wajar saja kalau masih ada hal-hal yang tidak sempurna dalam draft karena memang beban Tim Kemenko cukup berat. Harus melakukan koordinasi dengan 31 K/L dan melakukan perbaikan pasal-pasal dari 79 UU," ujar Dini kepada detikcom, Jumat (21/2/2020).

Pernyataan Dini disambut oleh Fraksi PPP DPR RI. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai pernyataan misunderstood instruction menunjukkan komunikasi internal pemerintah tidak profesional.

"Pernyataan bahwa Pasal 170 RUU Cipta Kerja seperti salah konsep/misunderstood instruction menunjukkan tata komunikasi yang amatiran, tidak profesional. Hal tersebut menunjukkan ketidakprofesional tim pemerintah dalam menyusun draf RUU. Sejak awal kami meminta pemerintah hati-hati dan cermat dalam menyusun draf RUU," kata Baidowi.

Baidowi meminta pemerintah menjelaskan secara resmi perihal kekeliruan pengetikan Pasal 170 RUU Cipta Kerja kepada DPR. Sebab, DPR, menurut dia, meragukan alasan salah ketik tersebut.

"Karena kalau disebut salah ketik, kok meragukan, karena bukan hanya satu kata tapi beberapa ayat. Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam komunikasi di internal tim pemerintah. Sebaiknya Istana fokus terhadap perbaikan draf daripada berpolemik di publik yang justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan stafsus Istana," tegasnya.

Komentari Salah Ketik Omnibus Law, MPR: Namanya Manusia:

Selanjutnya
Halaman
1 2