detikNews
2019/11/27 18:12:20 WIB

MPR Kaji Usul PBNU soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Halaman 1 dari 2
MPR Kaji Usul PBNU soal Amandemen Terbatas UUD 1945 Foto: Bamsoet (Dok. Pribadi)
Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan jajaran PBNU. Bamsoet memuji eksistensi PBNU dan mengatakan ormas Islam itu setuju dengan amandemen terbatas UUD 1945.

"Di saat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandemen UUD NRI 1945 dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. Usulan PBNU tersebut patut dihormati dan bahkan menarik untuk dikaji lebih mendalam," ujar Bamsoet seperti dalam keterangannya, Rabu (27/11/2019).


Pertemuan itu dihadiri para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Sedangkan jajaran PBNU yang hadir antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, Ketua PBNU yang juga Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Robikin Emhas, Ketua PBNU Mochammad Maksum Machfoedz, Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi dan Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi.

Bamsoet senang silaturahmi kebangsaan MPR dengan PBNU telah menghasilkan diskusi menarik. Dari mulai dukungan pengurus PBNU terkait perlunya amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara hingga pembenahan dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan menyangkut dihadirkan kembali Utusan Golongan dalam lembaga legislatif.


Simak Video "Ma'ruf Amin Minta NU Berinovasi Mengikuti Zaman"



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com