detikNews
2019/11/05 10:23:44 WIB

Walkot Bekasi Akui Surat Tugas Ormas Jaga Parkir, Dievaluasi Tiap Bulan

Isal Mawardi - detikNews
Halaman 1 dari 1
Walkot Bekasi Akui Surat Tugas Ormas Jaga Parkir, Dievaluasi Tiap Bulan Foto: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Isal Mawardi/detikcom)
Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan adanya 'surat tugas' kepada ormas untuk mengelola parkir minimarket. Surat tugas yang dikeluarkan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi itu dievaluasi setiap bulan.

"Kalau penugasan dari Bapenda itu biasanya paling lama sebulan. Sebulan dievaluasi sebulan dievaluasi, kalau ternyata masih memegang sudah tidak berlaku artinya sudah tidak berlaku lagi," kata Rahmat kepada wartawan di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Selasa (5/11/2019).

Rahmat mengatakan, anggota ormas dibekali surat tugas tersebut agar dapat mengkoordinir parkir minimarket.

"Penugasan ada, orang di lapangan buat mengkoordinir. Kalau itu retribusi ya, itu pasti ada, kalau pajak 'kan nggak perlu, kalau pajak kan mesti ada si pemilik," ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, terjadi percekcokan antara ormas GIBAS dengan pihak minimarket soal surat tugas. GIBAS saat itu diketahui membawa surat tugas yang masa berlakunya kedaluwarsa, sehingga ditolak oleh minimarket tersebut.



Tekait hal itu, Rahmat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali surat tugas tersebut. Ia juga mengkhawatirkan adanya tindakan intimidasi dari ormas karena surat tugas itu.

"Nah makanya bisa dilihat nanti, biasanya paling lama penugasannya sebulan evaluasi, sebulan evaluasi. Kan khawatir ada hal-hal yang berkenaan dengan penekanan, jadi kondisi juga nggak bagus, apalagi di tempat-tempat yang setiap detik itu ada publik melakukan interaksi transaksi kayak di Indomaret, Alfamart, restoran," sambungnya.

Rahmat juga mengakui soal instruksi kepada minimarket untuk bekerja sama dengan ormas dalam hal pengelolaan parkir tadi.

"Kalau kerjasama itu tadi, kalau di Indomaret, Alfamart itu tidak bisa ditarik retribusi, itu harus ditarik pajak. Kalau ditarik pajak itu harus badan hukum, kalau badan hukum itu ada perusahaan, ada CV, ada koperasi atau perorangan, harus memenuhi syarat, ada izin pengelolaan parkir, ada NPWP, ada macem-macem," bebernya.

Lebih lanjut, saat ditanyakan apakah GIBAS sendiri memiliki badan hukum, Rahmat tidak menjawab. Tetapi, Rahmat kemudian bicara soal rencananya untuk menerapkan pajak parkir untuk peningkatan PAD.

"Kan kita baru melakukan ekstensifikasi, pajak daerahnya baru disahkan kemarin. Kan kalau ada kerja sama pasti dengan manajemen Alfamart dan manajemen Indomaret," tuturnya.

Soal wacana pajak parkir ini sendiri, lanjutnya, masih digodok. Pihaknya baru dalam tahapan mengumpulkan pengusaha waralaba.

"Sampai saat ini kita juga baru rapat-rapat dengan Indomaret, karena potensi-potensi itu bisa digali. Lebih cenderung itu penetapannya pajak parkir," ucapnya.





Heboh Minimarket di Bekasi Diminta Kerja Sama Parkir dengan Ormas:

[Gambas:Video 20detik]




(mei/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com