MA Hapus Beleid Jokowi Soal Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah Terpencil

MA Hapus Beleid Jokowi Soal Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah Terpencil

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 29 Okt 2019 15:00 WIB
Foto: Presiden Jokowi bertemu tokoh Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Andhika-detikcom)
Foto: Presiden Jokowi bertemu tokoh Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Andhika-detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melansir putusan yang membatalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang diresmikan pada 2017. Menurut MA, kebijakan itu merupakan kerja paksa yang telah dilarang oleh International Labour Organization (ILO).

Kasus bermula saat Jokowi membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017. Dalam peraturan itu, dokter spesialis wajib kerja 1 tahun serta WKDS di akhir masa pendidikan yang dapat dinilai sebagai syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan salinan TSR ke Menkes. Dalam Pasal 13 disebutkan, untuk lulus jadi dokter spesialis, maka harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia di :

1. Rumah sakit daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
2. Rumah sakit rujukan regional.
3. Rumah sakit rujukan provinsi.

Peraturan ini digugat dr Ganis Irawan dan dikabulkan MA.

"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis bertentangan dengan UU Noor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa," demikian bunyi pertimbangan MA sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (29/10/2019).


Menurut MA, pelaksanaan program WKDS semestinya dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi. Menurut MA, sepatutnya program tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem reward, career development opportunities, dan support policies (penghargaan, kesempatan pengembangan karier, dan dukungan kebijakan) yang layak.

"Sehingga maksud pemerintah dalam menjalankan program WKDS dalam rangka pemerataan dokter spesialis guna peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesifik dapat terpenuhi dan dijalankan secara sukarela sehingga tidak mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak seseorang dokter untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya," papar majelis kasasi yang diketuai Supandi dengan anggota Irfan Fachruddin dan Is Sudaryono.


Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah seyogyanya dapat mendorong pemberdayaan untuk menciptakan dokter-dokter spesialis yang berasal dari putra-putri daerah masing-masing di daerahnya.

"Dengan tetap memberi reward, support policies, career development oppurtinites, serta sarana dan prasarana yang layah bagi mereka yang mau terlibat dengan program tersebut," ujarnya.





Tonton video Di Balik Masuknya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Amin:

[Gambas:Video 20detik]



(asp/aan)