detikNews
Kamis 24 Oktober 2019, 12:05 WIB

DP Umrah Minimal Rp 10 Juta, Kemenag Digugat

Andi Saputra - detikNews
DP Umrah Minimal Rp 10 Juta, Kemenag Digugat Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Sebanyak 32 anggota Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) menggugat Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke PTUN Jakarta. Yaitu Nomor 323 tahun 2019 tentang pedoman pendaftaran jamaah umrah.

"Objek gugatan telah menjalani persidangan selama empat kali. Pekan depan agendanya jawaban dari tergugat," kata kuasa hukum penggugat Hermanto kepada wartawan, Kamis (23/10/2019).

Hermanto mengatakan, SK ini digugat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB). Salah satunya SK ini bertentangan dengan PMA No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Di mana PMA ini hanya memandatkan Dirjen untuk menetapkan ketentuan mengenai pendaftaraan jamaah umrah, bukan menentukan biaya, cicilan dan teknis penarikan uang setoran awal.

"Akan tetapi di dalam materi muatan SK tersebut membahas masalah biaya dengan membatasi setoran awal senilai Rp 10 juta dengan cicilan sebanyak tiga kali," katanya.

Bahkan yang paling merugikan pihak PPIU dalam hal ini pengguggat, karena SK tersebut menyatakan lunas ketika jamaah telah membayar Rp 20 juta. Seperti diketahui paket di masing-masing PPIU bisa lebih dari 20 juta.

"Bagaimana dengan PPIU yang menawarkan paket umrah 30 juta dan siapa yang membayar Rp 10 juta lagi sedangkan SK ini mewajibkan PPIU harus memberangkatkan jamaah meski kurang Rp 10 juta lagi," katanya.

Seharusnya jika pemerintah serius mengawasi penyelenggara ibadah umrah, maka di SK tersebut ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana sisa kekurang dari paket yang dibayar jamaah, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara jamaah dan PPIU.

"Bukan malah menerbitkan keterangan lunas, padahal belum lunas," katanya.

Menurutnya, keterangan lunas yang diberikan Kemenag kepada jamaah melalui Sistem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji (Sipatuh) dapat merugikan PPIU.

Karena SK Dirjen Nomor 323 ini dinilai telah merugikan PPIU, maka meminta majelis hakim mencabut keberlakuan SK tersebut. Namun, sebelum putusan akhir, harapannya, majelis hakim menunda keberlakuan SK ini dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak. Saat ini ada banyak PPIU yang hendak memberangkatkan jamaah menjadi terhambat.

Sementara itu Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba mengatakan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Kesthuri telah melaporkan kepada Kemenag, bahwa SK 323 dinilai merugikan PPIU. Namun, Kemenag tidak memberikan jawaban sebagai respon atas laporan Kesthuri. Karena tidak ada jawaban, maka Kesthuri memutuskan mengajukan gugatan.

"Sebelum mengajukan gugatan ini, sebagai Ketum Kesthuri saya sudah laporkan pada pihak Kemenag," katanya.

Saat ini kata dia, pihaknya akan menunggu proses hukum di PTUN sampai selesai. Kesthuri akan menerima apapun yang menjadi hasil keputusan majelis hakim di PTUN.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Ketua Umum Luar Negeri Kesthuri, Abdul Aziz berharap pemerintah bisa memahami kondisi PPIU yang mengajukan gugatan. Ia berharap, kedepannya Kemenag bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyusahkan PPIU.

"Sebab penyelenggara adalah pengusah yang memiliki kerjasama dengan stake holder seperti pajak, hotel, visa yang jauh sebelum berangkat harus dilunasai," katanya.

Menurutnya, jika gugatan ini dikabulkan, maka yang diuntungkan bukan hanya pihak penggugat, akan tetapi semua PPIU. Untuk itu, Abdul berharap semuang anggota yang saat ini mengajukan gugataan terus mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

"Maka dari itu mari kita dukung bersama," katanya.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com