detikNews
Sabtu 19 Oktober 2019, 19:52 WIB

Pemprov Sumut: ASN Dipanggil Penegak Hukum, Kita Perintahkan Hadir

Khairul Ikhwan Damanik - detikNews
Pemprov Sumut: ASN Dipanggil Penegak Hukum, Kita Perintahkan Hadir Foto: Gedung Pemprov Sumatera Utara (Dok Humas Pemprov Sumut)
Medan -

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menegaskan dukungan terhadap proses penegakan hukum. ASN akan langsung diperintahkan memenuhi panggilan pemeriksaan bila mendapatkan surat panggilan.

Penegasan ini disampaikan Kabiro Hukum Setda Pemprov Sumut Andy Faisal terkait surat edaran (SE) mengenai kewajiban ASN melapor bila mendapatkan surat panggilan pemeriksaan.

"Seharusnya ASN begitu mendapat surat panggilan dia lapor, 'Pak Bu saya dapat surat pangilan'. Kita lihat, ada surat panggilan segera kita perintahkan dia hadir," ujar Andy kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/10/2019).


Namun soal poin kedua SE yang mengatur 'tidak diperkenankannya ASN menghadiri panggilan pemeriksaan bila tidak mendapatkan izin gubernur Sumut', ditegaskan Andy bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. ASN diminta tetap memenuhi panggilan dari penegak hukum yang berwenang menangani perkara.

"Izin hanya untuk memastikan ada surat perintah tugas ASN untuk bisa memenuhi panggilan. Kedua kita bisa memonitor materi pengaduan masyarakat yang sedang diselidiki penegak hukum. Ketiga Pemprov Sumut juga bisa membantu penyiapan kebutuhan data terkait pengaduan masyarakat yang diselidiki," terang Andy.

Soal SE ASN wajib izin gubernur Sumut untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, Andy mengaku pihaknya menerima surat dari Kajati Sumut. Kajati Sumut mempertanyakan poin kedua mengenai keharusan ASN mengantongi izin gubernur Sumut untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Pak Kajati menyampaikan surat keberatan dengan dilatarbelakangi adanya orang membentengi dirinya dengan surat ini (SE). Padahal ini surat ini (untuk pengawasan) disiplin," kata Andy.

ASN diduga Andy bisa saja berkilah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan karena belum dikantonginya izin gubernur Sumut. Tapi Pemprov Sumut dipastikan Andy akan mendukung penegakan hukum termasuk memerintahkan ASN yang dipanggil penegak hukum untuk memenuhi panggilan.

"Ini mungkin ada oknum, oknum pengawai kita ASN kita, ketika dipanggil dia tidak melaporkan kepada kita dan tidak menghadiri (pemeriksaan), justru dia menunjukkan surat ini ke penegak hukum (berbicara) 'pak saya belum dapat izin ini'," beber Andy.

Padahal penegak hukum sambung Andy punya kewenangan memanggil pihak diduga terkait perkara sesuai aturan yang dimiliki. SE Pemprov Sumut ditegaskan Andy tidak akan mengganggu kinerja penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.

"(Bila ada) dia (ASN) bertameng surat ini, penyidik tidak terikat surat ini. Penyidik kewenangannya sudah ada dalam hukum acara," kata Andy.




(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com