detikNews
2019/10/17 10:02:53 WIB

Tak Beri 'Izin' Demo di Pelantikan Presiden, Kapolri Buka-bukaan Soal Risiko

Audrey Santoso - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tak Beri Izin Demo di Pelantikan Presiden, Kapolri Buka-bukaan Soal Risiko Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Jefrie/detikcom)
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri tak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam hari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terjadi kekacauan akibat unjuk rasa. Hal itu disampaikan Tito saat menanggapi perihal tak terbitnya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan.

Untuk diketahui, pihak yang hendak melakukan mobilisasi massa dan berunjuk rasa wajib memberikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Jika tidak, maka aparat berwenang membubarkan kerumunan massa.

"Saat hari pelantikan adanya tamu-tamu negara akan hadir. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," kata Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).



Tito menuturkan Indonesia harus dihargai sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai. Dan untuk menunjukkan hal tersebut kepada dunia, salah satunya dengan cara menjaga situasi agar tetap kondusif dan melakukan langkah pencegahan.

"(Indonesia) bukan (negara) yang kacau, rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Untuk bisa menunjukkan itu, momentum (pelantikan Presiden) ini akan jadi momentum internasional, semua media melihat dan mata internasional akan melihat. Kita tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk," tegas Tito.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com