detikNews
2019/10/16 16:28:29 WIB

Tak Terima Didemosi, 4 Eks Camat-Lurah Gugat Pj Walkot Makassar ke PTUN

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tak Terima Didemosi, 4 Eks Camat-Lurah Gugat Pj Walkot Makassar ke PTUN Kuasa hukum eks camat-lurah saat jumpa pers. (Amang/detikcom)
Makassar - Gugatan empat orang ASN Pemkot Makassar terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb masuk pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Keempat ASN itu menggugat Pj Walkot Makassar terkait SK demosi terhadap seribuan ASN di Pemkot Makassar.

Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum keempat ASN dalam jumpa pers di Warkop Turatea, Jalan Haji Bau, Makassar, Rabu (16/10/2019). Para penggugat itu ialah Sahruddin, eks Camat Manggala; Ibrahim Chaidar, eks Camat Ujung Tanah; Fahyuddin, eks Camat Tamalate; dan Suryadi, eks Lurah Bitowa.

Keempat ASN tersebut terdiri atas 3 camat dan 1 lurah, yang merupakan bagian dari 1.073 pejabat yang dilantik oleh Wali Kota Makassar sebelumnya, Ramdhan Pomanto, yang kemudian dibatalkan Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb pada 26 Juli lalu.

Gugatan dengan nomor perkara 100 ini diajukan terkait SK demosi atau pengembalian jabatan 1.073 ASN di lingkup Pemkot Makassar yang ditandatangani Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb.

Perkara ini memasuki proses pemeriksaan persiapan yang telah dilakukan sebanyak dua kali. "Majelis hakim menyebut gugatan kami memenuhi syarat formil dan dalam waktu 2 minggu ke depan akan masuk ke proses jawab-menjawab. Kita akan melihat apa tanggapan PJ Wali Kota atas gugatan kami," ujar salah satu pengacara, Mursalim.

Mursalim mengatakan, dalam proses persidangan berikutnya pada 22 Oktober nanti, sudah ditetapkan tiga hakim untuk menguji gugatan yang akan melahirkan putusan, dan menguji pihak mana yang benar, apakah keempat ASN yang menggugat atau Pj Wali Kota Makassar.



Sementara itu, menurut pengacara lainnya, Ahmad Rianto, pernyataan Pj Wali Kota Makassar di hadapan publik, yang menyebut SK demosi atau penurunan jabatan berdasarkan rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) bertentangan dengan semangat UU Otonomi Daerah, yang mengembalikan kewenangan pemerintah daerah untuk melantik pegawai eselon 3 dan eselon 4.

"Nanti akan kita ketahui dalam proses persidangan, apakah dasar SK Pj Wali Kota membatalkan SK 1.073 ASN. Kita bingung, dalam SK, isi kepalanya pelantikan, tapi dalam konsiderannya pembatalan SK No 821.22.271-2019, apakah pelantikan atau pengembalian. Kalau pengembalian, ada kerugian negara yang ditimbulkan," ujar Rianto.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com