detikNews
2019/10/09 20:13:01 WIB

Pengacara Bantah Soenarko Terlibat Rencana Merusuh di Aksi Mujahid 212

Idham Kholid - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pengacara Bantah Soenarko Terlibat Rencana Merusuh di Aksi Mujahid 212 Eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Seorang pensiunan PNS Mulyono yang ditangkap terkait rencana kerusuhan di Aksi Mujahid 212, Sabtu, 28 September lalu, mengungkap adanya keterlibatan Mayjen (Purn) Soenarko. Pihak Soenarko menepis pengakuan Mulyono itu.

"Saya sudah klarifikasi dengan Pak Soenarko melalui pembicaraan telepon 6 menit yang lalu, bahwa cerita saudara Mulyono di detik.com tidak benar adanya, demikian," kata Pengacara Mayjen (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu, saat dihubungi, Rabu (9/10/2019).

Mulyono sebelumnya menjelaskan, awal mula dia bertemu dengan Seonarko dalam wawancara khusus dengan detikcom di Polda Metro Jaya, Rabu (9/10). Saat itu, Mulyono yang tergabung dalam 'Majelis Kebangsaan Pancasila Nusantara (MKPN) pada 20 September 2019.

"Karena kita di Majelis Kebangsaan Pancasila Nusantara kita diundang Pak Prof Insani dari Ekonom UI, diundang dengan Pak Narko (Soenarko) di rumahnya beliau. Tanggal 20 di rumahnya Pak Narko," kata Mulyono.


Mulyono mengaku dia saat itu tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Namun kemudian diketahui bahwa pertemuan itu membahas gerakan dari aktivis Sri Bintang Pamungkas (SBP) untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Waktu undangan pertama kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan, pada saat pembicaraan mereka akan adakan gerakan itu yang mengusung gerakan Sri Bintang Pamungkas. Nah itu diutarakan bagaimana menurunkan Jokowi, bagaimana menolak, bagaimana kembali ke UUD 1945," tutur Mulyono.

Mulyono mengaku tidak sepaham dengan rencana gerakan tersebut. Ia pun menyebutkan, dia menolak rencana Sri Bintang itu.

"Nah, kita bilang bahwa kita bukan di wilayah itu. Kita buka di wilayah kenegaraan dalam artian kita tidak berkait dengan menurunkan rezim. Yang kita ubah bukan menurunkan rezim, tapi membangun sistem atau mengganti sistem. Jadi kita tolak saat itu," bebernya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com