detikNews
2019/10/07 18:51:04 WIB

Bawaslu Dorong Revisi UU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada: UU KPK Saja Cepat

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bawaslu Dorong Revisi UU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada: UU KPK Saja Cepat Rahmat Bagja (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Bawaslu mendorong DPR merevisi UU tentang Pilkada agar melarang mantan napi korupsi menjadi calon kepala daerah. Bawaslu membandingkan dengan cepatnya revisi UU KPK.

"Makanya kita minta DPR revisi. Revisi UU KPK saja cepat, ya tergantung kemauan aja mau apa nggak," kata anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di kantor ILR, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).


Dia mengatakan, pelarangan mantan napi kasus korupsi maju di pilkada harus dilakukan lewat revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Menurutnya, pelarangan itu bukan dilakukan lewat Peraturan KPU.

"Nggak bisa pengaturan norma di dalam PKPU harus di undang-undang. Pelarangan yang membatasi hak asasi manusia itu ada di UU bukan dalam PKPU," kata Bagja.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com