detikNews
2019/09/22 21:06:11 WIB

Jokowi Dinilai Tak Bisa Disebut Putera Reformasi karena Setuju UU KPK

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jokowi Dinilai Tak Bisa Disebut Putera Reformasi karena Setuju UU KPK Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (Rahel NC/detikcom)
Jakarta - Pendiri politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengungkapan beberapa alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cocok untuk mendapat gelar Putera Reformasi. Isu ini bergulir lewat kabar viral bahwa Universitas Trisakti akan memberikan gelar itu kepada Jokowi.

"Bagi mereka yg mau melaksanakan itu ya monggo-monggo saja, tapi kalo saya ditanya, saya mengatakan itu kurang tepat," kata Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti, di Diskusi Publik di Warung Tikum, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/2019)



Menurut Ray Rangkuti, selama sebulan terakhir ini Presiden Joko Widodo menunjukkan semangat yang berlawanan dengan semangat reformasi.

"KPK diperlemah, RKUHP dimasukan kembali prinsip yang ditolak reformasi sejak awal. Mulai dari undang-undang pertanahan dan macam-macam yang bertentangan dengan semangat reformasi. Jadi rasanya kurang tepat, kalo setelah melihat ini, kurang tepat rasanya Jokowi diberi gelar putera reformasi," ucap Ray Rangkuti.



Selain itu, Rangkuti juga berpendapat bahwa selama lima tahun kepemimpinan Jokowi, ide-ide reformatif yang dikembangkan oleh Mantan Presiden Ke-3 BJ Habibie tidak dijalankan.

"Pembenahan birokrasi gak jalan, pembenahan institusi polisi gak jalan, pembenahan kejaksaan juga tidak jalan. Padahal menurut saya kelanjutan reformasi adalah membenahi tiga ini," kata Ray.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com