detikNews
Rabu 18 September 2019, 20:20 WIB

Pengetatan Remisi Koruptor Dihapus, KPK Singgung Pelemahan Berantas Korupsi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Pengetatan Remisi Koruptor Dihapus, KPK Singgung Pelemahan Berantas Korupsi Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat merevisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan yang menghapus PP pengetatan remisi para koruptor, teroris dan napi kejahatan luar biasa.

KPK mengaku lebih setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang dulu dibuat Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan bersyarat napi kejahatan luar biasa.

"Saya belum baca rancangan UU sebelumnya dan yang dibahas. Dari awal sikap KPK itu clear bawah pembebasan bersyarat, KPK setuju dengan peraturan pemerintah yang pernah dibuat oleh Menkum HAM bahwa pembebasan bersyarat tidak dihilangkan tetapi syaratnya ditambah lebih ketat untuk kejahatan luar biasa termasuk korupsi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Febri mengatakan PP soal pembebasan bersyarat sebenarnya tidak ada masalah karena penah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, Febri tetap berharap bila ada aturan baru harus memperkuat pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera terhadap koruptor.

"Jadi kalau ada aturan baru harapan KPK tentu itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupsi, tidak memperlemah. Kalau kita bicara soal efek jera harapannya ada efek jera dalam katakanlah proses terpidana korupsi jadi bisa menjalankan hukuman semaksimal mungkin, bisa mengembalikan keuangan negara kalau ada uang pengganti atau denda, sekaligus menghargai orang-orang yang beritikad baik jadi justice collaborator," ujar Febri.

Menurutnya, para koruptor tidak boleh diberi kompromi. Sebab, Kalau memberi kompromi terhadap koruptor tentu bisa memperlemah pemberantasan korupsi.

"Ya kalau kita sikap kompromi kepada pelaku korupsi tentu saja bisa memperlemah pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat merevisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan. Dalam revisi tersebut syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada KUHAP.

"Tidak lagi (peraturan pemerintah). Otomatis PP 99 (Tahun 2012) menjadi tidak berlaku karena semua dikembalikan ulang," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Herry kepada wartawan.

Sebelum revisi UU Pemasyarakatan direvisi, pemberian remisi ataupun pembebasan bersyarat dilakukan dengan mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam PP tersebut, pemberian hak-hak untuk terpidana korupsi harus berdasarkan rekomendasi lembaga terkait.


Simak juga video "Revisi UU KPK Dianggap Menghambat Investasi":

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/fdn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com