detikNews
2019/09/12 11:06:41 WIB

Demokrat Bantah DPR-Pemerintah Berkonspirasi Diam-diam Revisi UU KPK

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Demokrat Bantah DPR-Pemerintah Berkonspirasi Diam-diam Revisi UU KPK Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pimpinan KPK menengarai ada konspirasi rahasia yang dijalankan DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang KPK. Tujuannya adalah untuk memperlemah KPK. Partai Demokrat membantah kebenaran adanya pesekongkolan senyap itu.

"Tidak benar," bantah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang duduk di DPR, Syarief Hasan, kepada wartawan, Kamis (12/9/2019).



Pimpinan KPK mengaku tak tahu pasal-pasal apa saja yang hendak direvisi DPR. Sebagai anggota dewan, Syarif menjelaskan pembahasan suatu undang-undang hanya dibahas oleh pihak terkait saja.

"Yang diajak tentunya pemerintah dan stakeholder lainnya. (Sebab KPK tidak diajak) Ini mekanisme pembuatan Undang-Undang di DPR," kata Syarif.

Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim Surat Presiden (Surpres) Revisi UU KPK. Jokowi tidak menolak revisi UU itu melainkan mengirim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan maksud untuk memperbaiki DIM yang dipunyai DPR saat ini.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com