detikNews
2019/09/11 08:45:59 WIB

Revisi UU KPK Dianggap untuk Rampok Uang Negara, PDIP: Kita Monitor

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Halaman 1 dari 2
Revisi UU KPK Dianggap untuk Rampok Uang Negara, PDIP: Kita Monitor Foto: Hendrawan Supratikno (Ari Saputra-detikcom).
Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai pihak yang ingin merevisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK hendak mempermudah diri dalam merampok uang negara. Menanggapinya, anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai komentar Poyuono terlalu awal dan meminta masyarakat bersama-sama mengawal revisi UU KPK.

"Bagi kami, hukum harus mampu menyejahterakan rakyat (salus populi suprema lex), bukan sebaliknya, instrumen untuk merampok uang negara seperti yang dikatakan Arief Poyuono. Kita monitor terus bareng-bareng (revisi UU KPK)," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2019).

Hendrawan menyebut Poyuono terlalu dini untuk mengomentari wacana revisi UU KPK yang drafnya sama sekali belum dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Arief Poyuono berkomentar terlalu awal untuk draf RUU yang belum dibahas sama sekali oleh DPR dan Pemerintah. Semua keberatan nanti seyogyanya masuk dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," tuturnya.


Namun Hendrawan menyebut ada hal positif dari pernyataan Arief Poyuono.

"Aspek positif dari pernyataan tersebut, agar kita selalu diingatkan untuk membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel dalam segala bidang, termasuk dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com