detikNews
2019/09/06 09:05:00 WIB

Round-Up

A to Z Revisi UU KPK: Perlu Izin Sadap hingga Bisa SP3

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 10
A to Z Revisi UU KPK: Perlu Izin Sadap hingga Bisa SP3 Dokumentasi Gedung Merah Putih KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - penyerahanLama tak terdengar, tiba-tiba seluruh fraksi di DPR bersuara agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi. Otak-atik aturan itu langsung menuai kritikan lantaran pasal per pasalnya dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Tolak adalah harga mati yang dilantangkan KPK akan usulan para wakil rakyat di Senayan itu. Bukan tanpa alasan, KPK menyoroti setidaknya ada 9 persoalan yang dianggap bisa melumpuhkan.

Apa saja?




Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers khusus menanggapi usulan revisi UU KPK itu menyebutkan 9 persoalan itu. Berikut rinciannya:
- Independensi KPK terancam;
- Penyadapan dipersulit dan dibatasi;
- Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR;
- Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi;
- Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung;
- Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria;
- Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas;
- Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan; dan
- Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.




"Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus.

Untuk memahami alasan KPK, mari simak isi dari draf revisi UU KPK tersebut seperti dirangkum detikcom berikut ini:

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com