detikNews
Jumat 23 Agustus 2019, 15:17 WIB

Paripurna Pansus Angket Dorong DPRD Minta MA Periksa Gubernur Sulsel

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Paripurna Pansus Angket Dorong DPRD Minta MA Periksa Gubernur Sulsel DOK.detikcom/ Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman /Foto: Rengga Sancaya
Makassar - Pansus Angket DPRD Sulsel merekomendasikan agar DPRD Sulsel meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pansus Angket berkesimpulan, Gubernur Sulsel melanggar aturan UU dalam pengangkatan 193 PNS.

"Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-uundangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan," ujar Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel Kadir Halid membacakan rekomendasi laporan pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (23/8/2019).

Kedua, Pansus Angket merekomendasikan agar DPRD Sulsel meminta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhdap dugaan tindak pidana.





Pansus Angket juga mendorong DPRD Sulsel meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar melakukan normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Sulsel.


Berikut 7 rekomendasi Pansus Angket ke DPRD Sulsel:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.
2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Meminta kepada Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Asri Sahrun said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Salim AR
5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.
6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel.



Tonton Blak-blakan Gubernur Sulsel: Siapa Menggoyang Gubernur Nurdin?:

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com