detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 19:19 WIB

Perangkat Daerah DKI Berubah, Dinas Perindustrian dan Energi Dihapus

Arief Ikhsanudin - detikNews
Perangkat Daerah DKI Berubah, Dinas Perindustrian dan Energi Dihapus Suasana ruang sidang DPRD DKI. (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan pembahasan Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ada sejumlah perubahan, salah satunya penghapusan Dinas Perindustrian dan Energi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) bisa melaksanakan kerja sesuai fungsi. Dia berharap semua dinas bisa bekerja secara optimal.

"Eksekutif berharap 42 perangkat daerah yang diusulkan dalam ketentuan ini dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara lebih efektif, optimal, efisien, dan berkekuatan dengan prinsip fungsi yang tepat," ucap Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (22/8/2019).


Dinas yang dihapus, fungsinya akan dilebur ke dinas lain. Selain penghapusan dinas, ada pembentukan dinas baru.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan, menyebut ada batas akhir transisi. Transisi paling lambat dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran 2019 berakhir.


"Untuk pengoptimalan proses transisi pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja, serah-terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan perangkat daerah dilakukan paling lambat 3 bulan sejak tahun anggaran 2019 berakhir," ucap Sereida.

Berikut ini daftar perubahan perangkat daerah yang baru:

- Pembentukan Dinas Kebudayaan

- Penghapusan Dinas Perindustrian dan Energi

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

- Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah
(aik/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com