detikNews
Jumat 16 Agustus 2019, 18:33 WIB

Banggar DPR Minta Jokowi Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Banggar DPR Minta Jokowi Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota Pemerintah lakukan kajian mendalam soal rencana pemindahan ibu kota. (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Said pun meminta pemerintah segera mengajukan RUU tentang Pemindahan Ibu Kota.

"Pertama, kami mendorong dilakukan uji kelayakan secepatnya, dan itu dimasukkan dalam RAPBN 2020. Lalu segera pemerintah ajukan RUU pada DPR, untuk status ibu kota baru," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Said mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan agar pemindahan ibu kota lekas terealisasi dan tak menjadi sekadar wacana. Jadi pada akhir masa jabatan nanti, pemindahan ibu kota itu telah berjalan.


"Pertama, dalam instrumen APBN; kedua, instrumen kedudukan ibu kota negara itu di Komisi II kalau anggaran di Banggar. Dua itu harus ditempuh presiden. Sehingga Presiden Jokowi di 2024 meninggalkan legacy sehingga jangan sampai habis masa jabatan lalu pemindahan ibu kota baru separuh jalan," ujarnya.

"Udahlah pengap kita di Jakarta. Daya dukung di Jakarta udah nggak mungkin," sambung Said.

Wakil Ketua Banggar DPR, Said AbdullahWakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah (Marlinda Oktavia/detikcom)

Ketua DPP PDIP itu pun meyakini biaya pemindahan tersebut dapat tercapai. Apalagi jika anggaran itu segera dimasukkan ke APBN. Nantinya pihak swasta juga dilibatkan dalam penganggaran.


"Anggaran Rp 486 triliun tapi jangan lupa bahwa anggaran itu tidak semua dari APBN karena APBN paling bisa 30 persen, 70 persen dari swasta. Tidak mungkin dari APBN, kalau nggak nanti program prioritas bisa terbengkalai, SDM, infrastruktur, dan pelayanan kesehatan akan jadi korban. Lima item itu komitmen presiden di periode kedua," paparnya.

Lebih lanjut, Said menilai Kalimantan Tengah merupakan lokasi yang tepat untuk ibu kota baru. Mengingat dari sisi kajian strategis militer dan ekonomi, Kalteng berada di tengah Indonesia.

"Kalau butuh sungai yang besar, sungai lebar-lebar, dekat laut, tingkat kedatarannya dibandingkan provinsi yang lain. Manfaatnya paling siap lahan, ketika presiden meninjaukan di Kalteng. Paling siap Kalteng. Namun di sana ada catatan kalau di sana paling mahal pembangunannya karena rawa, gambut," kata Said.


Soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu sempat disinggung Presiden Jokowi dalam sidang tahunan DPR-DPD hari ini. Ia meminta izin kepada para anggota Dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
(mae/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com