detikNews
Selasa 13 Agustus 2019, 20:36 WIB

Round-Up

Janji PD Perkuat Jokowi Tanpa Minta Kursi Menteri

Tim detikcom - detikNews
Janji PD Perkuat Jokowi Tanpa Minta Kursi Menteri Waketum PD Syarief Hasan. (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Partai Demokrat (PD) mengaku siap memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Demokrat mengatakan dukungan itu bukan untuk mengincar kursi menteri.

"Kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat, ya, arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Dia pun menyebut komunikasi politik dengan pihak-pihak yang ada di lingkaran Jokowi terus terjalin intensif. Ferdinand menuturkan PD siap jika Jokowi mengajak bergabung dengan pemerintah. Kendati demikian, Ferdinand mengaku PD tak pernah memaksakan kehendak.

"Komunikasi saat ini terus kita bangun antara Demokrat dengan semua pihak, baik di 01 maupun dengan Pak Jokowi. Kita membangun komunikasi yang baik saat ini. Tetapi kita tidak ingin menekan, memaksa, atau apa pun karena kita tahu betul posisi kita kemarin berada di posisi berseberangan," sebutnya.


Ferdinand menegaskan arah politik tentang dukungan kepada Jokowi itu merupakan sikap resmi PD. Dia mengatakan sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan mengumumkannya pada saat yang tepat.

"Namun akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti, baik oleh ketum langsung atau sekjen (Hinca Pandjaitan)," tuturnya.

Keinginan PD itu direspons beragam oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. NasDem mengapresiasi, tapi keputusan PD akan bergabung bergantung pada Jokowi dengan pertimbangan parpol koalisi.

Irma menilai wajar jika PD ingin bergabung. Menurut dia, saat ini semua parpol ingin merapat ke koalisi Jokowi.

"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet. Demokrat, yang bukan merupakan penggagas 'ganti presiden' dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan, wajar jika ingin gabung," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (13/8/2019).

"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, hoaks, dan fitnah sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konstituen agar tetap memiliki kehormatan di hadapan publik," sambung dia.


Sementara itu, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan PD itu sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD seharusnya diberikan sebelum pilpres.

"Keinginan kader-kader PD agar PD bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa diartikan marwah PD memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres," kata Andreas, Selasa (13/8).

"Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," sambung dia.

PD kembali menjelaskan soal keinginan memperkuat pemerintah Jokowi. PD menegaskan keinginan itu bukan karena partainya mengincar kursi menteri.

"Kami kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi, karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Waketum PD Syarief Hasan kepada wartawan, Selasa (13/8).




Tonton Video PD: Zaman SBY Tak Ada Koalisi Minta Jatah Menteri di Kongres:

[Gambas:Video 20detik]


(idh/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com