detikNews
Senin 22 Juli 2019, 12:06 WIB

Mendagri Jamin Akses Data Penduduk yang Diberikan ke Swasta Terbatas

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Mendagri Jamin Akses Data Penduduk yang Diberikan ke Swasta Terbatas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Foto: Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta - Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan kerja sama antara Ditjen Dukcapil dengan perusahaan swasta soal pemberian akses data penduduk sudah dilakukan beberapa kali. Aksesnya diberikan terbatas dan bisa dicabut bila ada pelanggaran.

Tjahjo mengatakan akses itu mayoritas diberikan ke perusahaan perbankan hingga asuransi. Tujuannya adalah agar tidak ada penipuan.

"Hanya untuk memastikan saja. Jangan sampai ada penipuan, jangan sampai ada penyalahgunaan. Walaupun kerja sama, dia mengakses data harus izin," kata Tjahjo di JCC, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).



Dia menegaskan akses data itu diberikan dengan kontrol. Data kependudukan yang diberikan ke swasta pun terbatas.

"Terbatas sekali. Satu hari sampai berapapun harus dilaporkan. Nggak bisa seenaknya, untuk kepentingan apa, untuk dalam hal apa, siapa yang mengakses, atas nama siapa, untuk siapa. Semua detail," ucapnya.

Memorandum of Understanding (MoU) antara Dukcapil dan perusahaan swasta mengatur batas-batas pemberian akses data kependudukan itu agar tidak ada penyalahgunaan. Jika ada pelanggaran, maka MoU akan dicabut.

"Di MoU tadi sudah ada poin-poinnya. Kalau sampai mereka melanggar, ya dicabut. Sampai hari ini belum ada keluhan," ujar Tjahjo.



Menurut Tjahjo, kerjasama ini juga memudahkan warga. Warga tidak perlu memberikan data-data pribadi secara langsung ke perusahaan-perusahaan. Dia menjamin tidak ada sembarang data penduduk diumbar ke perusahaan-perusahaan.

"Nggak semua data. Hanya orang Anda mau cari kredit mobil Astra misalnya. Memastikan saja, sama nggak Anda dengan e-KTP-nya itu. Itu saja, terbatas di situ saja. Nggak bisa mengakses sampai ini punya lahan berapa, ini punya simpenan dana berapa," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, kerja sama yang memungkinkan perusahaan swasta bisa mengakses data pribadi penduduk ini dikritisi oleh anggota Ombudsman, Alvin Lie Ling Piao. Alvin menilai kerja sama tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah? Di mana perlindungan data pribadi WNRI?" sorot Lie via akun Twitternya, Sabtu (20/7).
(imk/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com