detikNews
Kamis 18 Juli 2019, 15:09 WIB

Bamsoet Usul Munas Golkar Digelar Usai Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Bamsoet Usul Munas Golkar Digelar Usai Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Bamsoet Cs Gelar Deklarasi Caketum Golkar. (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan musyawarah nasional (Munas) Golkar dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Usul itu agar menjaga suasana politik tetap kondusif.

"Saya katakan dengan tegas kalau kita memiliki komitmen untuk menjaga suasana politik yang kondusif karena tanggal 20 Oktober adalah pelantikan presiden kita jaga, jangan sampai ada kegaduhan menjelang 20 Oktober," ujar Bamsoet di The Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).



Menurutnya Munas setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf adalah waktu yang tepat. Sehingga tidak ada pandangan negatif kepada partai terhadap bagi-bagi jabatan penting di pemerintah.

"Jadi saya pribadi berpandangan kalau kawan-kawan setuju kita lakukan Munas setelah pelantikan presiden. Yang pertama agar tidak ada tudingan bagi kami, bahwa kami menginjak posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan tujuan utama partai adalah menjaga nama besar partai, bukan persoalan jabatan. Sehingga ia menegaskan agar Munas Golkar kalau perlu setelah pelantikan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Karena tujuan kami memimpin partai bukan hanya melulu soal jabatan tapi yang lebih penting adalah menjaga partai ini agar tetap besar. Jadi saya tegaskan kami berkomitmen menjaga suasana politik kondusif sampai pelantikan presiden kalau perlu sampai pelantikan kabinet agar kami tidak dituding menginginkan posisi-posisi itu," kata dia.



Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Golkar Paskah Suzetta meminta Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Hal tersebut dibutuhkan sebagai evaluasi pada Pemilu 2019.

"Sebetulnya kita sarankan kepada DPP Golkar segera melakukan rapat pleno untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Secara detail evaluasi itu harus dilakukan juga dalam Rapimnas. Panggil DPD tingkat satu, segera," kata Paskah.

Menurutnya saat ini Partai Golkar belum melakukan evaluasi setelah Pemilu 2019. Paskah menilai evaluasi juga memudahkan partai untuk mempertanggungjawabkan kinerja di Munas.

"Saya dengar partai Golkar belum melakukan itu apalagi Rapimnas. Untuk mengevaluasi dengan daerah, apa sebabnya di daerah partai tidak dapat kursi dan juga untuk menyiapkan pertanggungjawab di Munas," kata dia.

Simak Video "Soal Munas Golkar, Bamsoet: Jokowi Tak Berikan Restu-restuan"
[Gambas:Video 20detik]

(lir/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com