detikNews
Kamis 18 Juli 2019, 14:42 WIB

Riwayat Panjang Konflik Tanah Berdarah di Mesuji

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Riwayat Panjang Konflik Tanah Berdarah di Mesuji Foto: Suasana Mesuji pascabentrok (sumber: CNN Indonesia)
Jakarta - Bentrokan antarwarga terjadi di Mesuji, Lampung. Konflik antarwarga di Mesuji ini bukan kali pertama. Bahkan, konflik ini kerap berulang. Apa faktor yang umumnya jadi pemicu konflik?

Bentrokan terkini di Mesuji mulanya terjadi pada Rabu (17/7/2019) sekitar pukul 14.00 WIB di Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM. Pemicunya adalah rasa tidak terima salah seorang warga atas kegiatan pembajakan tanah.

Sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu datang alat berat bajak milik kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya. Kemudian melakukan pembajakan di lokasi KHP Register 45 Mekar Jaya Abadi.

Pembajakan tersebut dilakukan di area tanah seluas setengah hektare milik salah satu warga bernama Yusuf (41) yang merupakan kelompok Mekar Jaya Abadi.

Kegiatan pembajakan tersebut kemudian diketahui oleh salah satu warga dari kelompok Mekar Jaya Abadi. Mengetahui hal itu, warga tersebut memukul kentongan dan mengamankan warga yang sedang membajak tersebut.

Warga kemudian bertanya soal pemberi perintah untuk melakukan pembajakan tersebut. Namun tidak lama setelahnya, operator bajak diminta pulang dan kembali membawa rekannya serta menyerang kelompok Mekar Jaya.

Polisi mengoreksi jumlah korban tewas akibat kerusuhan di Mesuji, Lampung. Polisi memastikan korban tewas berjumlah 3 orang dari 4 orang yang sempat kritis.


Konflik Mesuji yang Kerap Dipicu Masalah Tanah

Wilayah bernama Mesuji tak hanya ada di Lampung. Ada juga Mesuji yang merupakan kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kedua wilayah tersebut berbatasan langsung.

Kecamatan Mesuji ini juga dikenal sebagai salah satu daerah rawan konflik di Provinsi Sumetera Selatan. Hal tersebut ditandai dengan intensitas yang terjadi antara warga lokal dan pendatang. Belakangan, juga terjadi antara warga dengan perusahaan.

Dalam tulisan berjudul 'Konflik dan Rekonsiliasi Etnik Di Mesuji' karya Bodro Sigit Rahwono, dijelaskan bahwa pemicu konflik pun sifatnya multidimensional. Mulai dari konflik agraria (lahan), ekonomi, budaya, maupun tindak kriminal biasa. Namun, konflik tersebut seringkali meluas menjadi konflik kekerasan komunal yang membawa isu etnik.

Namun umumnya, konflik di Mesuji dipicu masalah agraria (lahan). Sejak reformasi, konflik pertanahan di Mesuji kerap terjadi. Lantaran kala itu, negara dinilai sering menyerobot tanah masyarakat lokal. Kemudian konflik ini berkembang menjadi menjadi konflik antara warga dengan perusahaan. Yakni, ketika negara banyak memberikan konsesi pengelolaan lahan hutan kepada pengusaha.

Persoalan makin kompleks ketika warga pendatang juga masuk hutan untuk membuka lahan pertanian. Selain membuka pertanian, mereka juga mendirikan rumah dan bangunan permanen. Kedatangan para pendatang ini pun sempat menjadi pemicu segregasi (pemisahan kelompok berdasarkan etnis/ras) sosial di Mesuji.

Sementara itu, dalam catatan detikcom pada Senin 19 Desember 2011, Komnas HAM pernah merilis tiga kasus konflik di Mesuji.

Pertama, terjadi pada 21 April 2011. Muncul konflik antara masyarakat dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Sebenarnya, konflik ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2000an.

Dalam kasus itu, ada aksi pemenggalan kepala karyawan PT SWA. Aksi ini dipicu oleh terbunuhnya dua warga lokal. Akibatnya, konflik pun pecah. Tujuh orang pun dilaporkan tewas. Dua dari warga, lima dari PT SWA. Kasus ini sempat jadi heboh karena laporan itu masuk ke Komisi III DPR.

Peristiwa kedua terjadi masyarakat dengan PT Silva Inhutani (SI). Konflik ini terjadi sejak 2009 hingga Komnas HAM pun sempat turut menangani ini. Setidaknya, 100 orang warga ditangkap polisi atas konflik ini. Konflik dimulai karena saat itu PT SI mendapatkan hak kelola lahan yang mencapai 43 ribu hektare. Luasnya lahan ini pun termasuk wilayah warga, sehingga warga pun tak terima. Dari konflik ini, Komnas HAM belum menemukan korban tewas.

Peristiwa ketiga terjadi sekitar November 2011. Kasus ini terjadi karena sengketa wilauah antara masyarakat dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) yang lokasinya tak jauh dari Mesuji. Awalnya, PT BSMI mendapatkan izin lokasi seluas 10.000 hektar kebun inti dan 7.000 hektare kebun plasma di kawasan Mesuji. Warga pun tak terima karena wilayah itu merangsek ke tanah warga.


Menurut catatan Komnas HAM, dalam kasus di daerah ini terjadi penembakan oleh Brimob dan Marinir yang telah mengakibatkan satu
orang tewas dan lima warga dirawat karena mengalami luka tembak.

Solusi Rekonsiliasi

Lalu bagaimana solusi rekonsiliasi untuk Mesuji? Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melihat masalah konflik di Mesuji tak pernah jauh dari masalah agraria. Khususnya, di wilayah Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM.

"Sebenarnya, ini bukan kasus baru ya. 2010 dan 2015 di wilayah itu, juga sempat terjadi. Masalah ini sudah lama dan kronis. Dan akarnya, adalah konflik agraria lama," kata Sekjen KPA Dewi Kartika saat dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Dewi menilai masalah konflik ini tidak boleh dilihat secara parsial saja oleh pemerintah. Pemerintah, menurutnya, mestinya membuat solusi rekonsiliasi dengan pemahaman yang lebih struktural dan utuh.

"Mari kita selami konflik ini sebagai masalah agraria secara struktur. Soal ketimpangan struktur masalah agraria. Mari belajar dari kasus register 45 ini, lebih utuh. Karena, masalah ini bukan konflik antar warga atau warga dengan perusahaan, tapi lebih kompleks lagi," ujarnya.

"Pemerintah juga jangan menurunkan aparat yang represif. Mestinya, lembaga-lembaga yang terkait masalah agraria yang justru dilibatkan," imbuhnya.

Simak Video "Jejak Kekerasan Masih Terlihat di Mesuji"
[Gambas:Video 20detik]

(rdp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com