detikNews
Selasa 16 Juli 2019, 09:55 WIB

Hanura Sebut PSI Cari Panggung Terkait Isu Politik Uang Wagub DKI

Dwi Andayani - detikNews
Hanura Sebut PSI Cari Panggung Terkait Isu Politik Uang Wagub DKI Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut terdapat isu dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Partai Hanura menyebut PSI hanya mencari panggung.

"Menurut saya, tanpa disuruh PSI, KPK-Kejaksaan sudah monitor dari awal karena pemilihan wagub itu bukan pertama kali. Jadi itu cari panggung saja itu. Jadi bebek jangan diajarin berenang deh," ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnefil kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).



Veri menyebut pemilihan wagub seperti ini mungkin telah beberapa kali terjadi. Jadi PSI disebut tidak perlu mengajari lembaga yang berwenang menangani hal ini, di antaranya KPK dan Pansus.

"Mungkin sudah sudah ada 4-6 kali, ada pemilihan wagub seperti ini di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah ajarin KPK, kepolisian, kejaksaan untuk hal ini. Jadi mereka sebelum pansus, sudah standby di DPRD DKI. Menurut saya, itu untuk cari panggung saja," kata Veri.

Veri mengatakan PSI boleh menyebut terjadi politik uang, tapi itu perlu disertai bukti. Menurutnya, pansus telah 5 kali bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak ada yang ditutupi.

"Menurut saya, sah saja PSI mengatakan seperti itu, karena bisa saja. Tapi PSI harus membuktikan bahwa dia mendapatkan info adanya rencana politik uang," kata Veri.

"Kalau menurut saya, kebetulan saya bukan di pansus. Pansus ini sudah 5 kali bertemu dengan Kemendagri, minta arahan. Memang syaratnya itu 50% plus satu, tadinya kan kita berpikir tiga perempat, tapi tidak boleh. Tapi 50 persen plus 1, jadi sekitar 28 orang. Itu kan sangat meringankan sekali, jadi tak ada yang ditutupi," sambungnya.



Veri mencontohkan adanya kepala daerah yang tidak dilantik karena tidak sesuai dengan tata tertib (tatib). Jadi, Veri menyebut, meski calon wagub telah terpilih, bila tidak sesuai aturan, ia tidak akan dilantik.

"Saya melihat setelah kawan pansus ini melakukan evaluasi dan melakukan kunjungan ke beberapa daerah, ada satu daerah yang tidak dilantik sampai sekarang karena ternyata aturan tatib yang mereka buat itu tidak sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Jadi walaupun si A sudah terpilih, tidak bisa dilantik. Setelah dilihat tatibnya, itu tidak mengikuti aturan pemerintah maupun UU, sehingga Kemendagri tidak melantik," katanya.



Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wagub DKI Jakarta 'rawan'. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

Sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wahid Hasyim, Tanah Abang.

"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," kata Rian.


Simak Video "Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru"

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI"
[Gambas:Video 20detik]

(dwia/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com