detikNews
Jumat 12 Juli 2019, 13:11 WIB

Terkait Kasus 'Ikan Asin', Komnas Perempuan Beri Rekomendasi ke KPI

Mei Amelia R - detikNews
Terkait Kasus Ikan Asin, Komnas Perempuan Beri Rekomendasi ke KPI Artis Fairuz A Rafiq dan pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, menyambangi Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan. (Zunita-detikcom)
Jakarta - Selain melapor ke polisi, Fairuz A Rafiq mengadukan kasus 'ikan asin' ke Komnas Perempuan. Menindaklanjuti aduan Fairuz ini, Komnas Perempuan memberikan sejumlah rekomendasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam surat bernomor 018/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019, Komnas Perempuan memberikan sejumlah rekomendasi ke KPI. Salah satunya agar KPI memberikan perhatian pada pemenuhan hak korban kekerasan melalui media digital.

"Memberi perhatian pada pemenuhan hak korban kekerasan melalui media digital untuk dilupakan (right to be forgotten) dengan melakukan pemantauan pada pemberitaan maupun acara-acara di media massa terkait dengan perkara ini, sebagai tanggung media massa dalam mendukung perempuan korban kekerasan," demikian isi rekomendasi Komnas Perempuan seperti dikutip detikcom, Jumat (12/7/2019).

Komnas Perempuan menilai pemenuhan hak korban tersebut sangat penting untuk pemulihan korban, terutama korban kekerasan seksual.

"Hal ini sejalan pula dengan semangat UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberi perlindungan pada pemenuhan perlindungan diri pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights)," lanjutnya.



Selain itu, Komnas Perempuan memberi rekomendasi agar KPI memperhatikan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf (d) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984 yang mengakomodasi perempuan korban KDRT untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana kondisi yang dialami oleh Fairuz.

Video: Usai Cek Kesehatan, Galih dan Rey Cs Digiring Masuk Sel

[Gambas:Video 20detik]



"Kemudian mengimplementasikan kewajiban negara untuk melindungi koran sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan KDRT dengan mengeluarkan rekomendasi agar ucapan-ucapan mantan suami dihapus dan dilarang untuk ditayangkan karena merupakan indikasi adanya KDRT pada masa perkawinan dan berlanjut pasca-perceraian," tandasnya.

Kasus 'ikan asin' terus bergulir. Setelah dilaporkan ke polisi, Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik melalui ITE.

Ketiganya juga telah resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Trio 'ikan asin' ini akan ditahan untuk 20 hari ke depan.




(mei/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com