detikNews
Kamis 11 Juli 2019, 13:12 WIB

KSP: Pemulangan Habib Rizieq Bukan Sekadar Kasus Hukum, Ada Unsur Politik

Ray Jordan - detikNews
KSP: Pemulangan Habib Rizieq Bukan Sekadar Kasus Hukum, Ada Unsur Politik Habib Rizieq (Hasan Al Habshy/detikcom)
Jakarta - Rencana pemulangan Habib Rizieq Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia yang jadi syarat rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto menjadi polemik. Pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan mengkaji lebih lanjut soal rencana kepulangan imam besar FPI tersebut.

Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dirinya tidak bisa berkomentar jauh mengenai rencana kepulangan Habib Rizieq. Apalagi adanya tudingan dari pihak pengacara FPI yang menyebut ada peran institusi di Indonesia yang menyebabkan Habib Rizieq tidak bisa keluar dari Arab Saudi.

"Saya rasa ini perlu dikaji dulu. Kita nggak bisa segera merespons hal-hal yang masih reaktif di tingkat lapangan," kata Jaleswari di kantor KSP, gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).



Sebab, kata Jaleswari, pemulangan Habib Rizieq ini bukan sekadar persoalan kasus hukum. Ada unsur politik di dalamnya.

"Karena pemulangan dan lain-lain itu bukan sekadar kasus hukum, tapi ada unsur politiknya, dan lain-lain. Jadi kita akan mengkaji dulu soal itu," katanya.

Untuk itu, KSP akan mengkaji lebih jauh soal pemulangan tersebut. "Nanti kita lihat dulu. Ini kan ada isu baru, jadi kita harus melihat dulu, pertimbangan secara hukum maupun politiknya," katanya.

Sebelumnya, usul agar rekonsiliasi dimanfaatkan untuk memulangkan Habib Rizieq menyeruak. Adalah eks Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang pertama kali melempar wacana. Sejumlah pihak pun mendukung usulan Dahnil.

Dahnil menyebut selama ini ada 'portal' yang menghalangi Habib Rizieq Syihab pulang ke Indonesia. Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel kemudian menjelaskan apa sebetulnya 'portal' penghalang itu.

"Pertama, karena overstay. Cara penyelesaian ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal. Rp 110 juta per orang," kata Maftuh saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (10/7).



Ketua Tim Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro kemudian menjelaskan alasan Habib Rizieq bisa overstay. Sugito menyebut ada upaya dari institusi di Indonesia yang menyebabkan Habib Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia. Akibatnya, Habib Rizeq overstay di Arab Saudi yang bisa berujung dikenai denda oleh Kerajaan Arab Saudi.

"Kok sepertinya terkesan didiamkan dan dibiarkan. Jadi perlu diketahui, overstay bukan karena Habib ya. Pada waktu beliau belum overstay di luar negeri, tidak bisa pergi ke luar karena alasan permintaan institusi tertentu di Indonesia," kata Sugito, Rabu (10/7).

Simak Video "Minta Pulangkan Habib Rizieq, Gerindra: Bukan Keputusan Partai"
[Gambas:Video 20detik]

(jor/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com