detikNews
Rabu 10 Juli 2019, 08:06 WIB

Ombudsman Kecewa Laporan soal Pansel KPI Tak Ditanggapi DPR

Arief Ikhsanudin - detikNews
Ombudsman Kecewa Laporan soal Pansel KPI Tak Ditanggapi DPR Anggota Ombudsman Adrianus Meliala (Foto: Matius Alfons/detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI kecewa dengan proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di DPR RI. Padahal, Ombudsman telah menyerahkan beberapa temuan soal maladministrasi dalam proses pemilihan nama di Panitia Seleksi (Pansel).

"Mereka berpendapat, karena sudah terlanjur, kami (DPR) teruskan, dan menerima usulan dalam perbaikan ke depan, dimasukkan dalam revisi UU ITE, dan pansel (komisioner KPI) mendatang. Sekarang mereka teruskan prosesnya. Kami kecewa, karena langkah kami buru-buru datang dan berikan data kami, karena kemudian kalau komisi I mau, (Ombudsman bisa) mengawal seluruh proses," ucap anggota Ombudsman Adrianus Meliala, saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Ombudsman mengakui, laporan soal maladiminstrasi tidak dilengkapi rekomendasi dan saran. Tindakan itu dilakukan mengingat penelitian belum selesai tapi masalah yang ditangani sangat penting.

"Kenapa kami tidak memberikan saran, karena kan proses (penelitian) belum selesai sebenarnya, tapi karena kondisi mendesak, kami segera memasukan ke Komisi I agar ada langkah cepat. Tapi, berbeda dengan harapan kami, ternyata tidak mengambil langkah itu," ucap Adrianus.

Menurut Adrianus, seharusnya Komisi I mengembalikan proses pemilihan kepada Panitia Seleksi. Namun, Komisi I tetap melanjutkan fit and proper test.

"Harapan kami, kan baru lima orang, kalau mau hold gampang, kalau mau. Tapi ternyata nggak mau. Biarlah masyarakat menilai dan sejauh mana masyarakat melihat komisioner hasil pemilihan, kalau berasal dari proses yang buruk," ucap Adrianus.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menemukan ada maladministrasi dalam panitia seleksi KPI. Temuan tersebut disampaikan kepada Komisi I DPR RI pada Senin, (8/7/2019).

Menurut Adrianus, pansel tidak memiliki petunjuk teknis dan timeline seleksi. Jadwal yang sudah disusun, menurutnya, ditambah dengan berbagai kegiatan lain.

"Bahwa dalam rangka seleksi ini ternyata pansel tidak memiliki suatu petunjuk teknis mengenai bagaimana seleksi itu dilakukan. Jadi ada perubahan yang cukup masif dalam rangka timeline, jadwal yang harusnya sudah masuk ke DPR tapi kemudian mereka tambah dengan berbagai kegiatan yang lain, khususnya kegiatan yang bersifat masukan dari masyarakat," jelas Adrianus saat itu.

Adrianus menilai, pansel juga tidak memiliki parameter yang jelas untuk menggugurkan atau meloloskan calon. Temuan maladministrasi, kata Adrianus, juga terlihat dari bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi.

"Bocor dari daftar 27 sampai 34 (nama). Menurut kami, itu kan suatu dokumen internal, rahasia yang harusnya tidak keluar. Dan lalu menimbulkan tadi adanya orang-orang yang melapor kepada kami. Justru rahasia, tapi Gakkumdu bocor. Jadi dalam kata lain, ada semacam ketidaksinkronan atau SOP-nya nggak bagus ya dalam rangka menjaga dokumen sehingga kemudian bocor," sebut dia.



Sementara itu, Komisi I DPR membantah adanya bocoran yang beredar soal nama-nama calon anggota KPI yang lolos seleksi. "Yang beredar itu, bocoran yang beredar, tidak benar," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Kharis lalu mengibaratkannya dengan bocoran nama-nama menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Kharis menyatakan juga menerima bocoran nama-nama tersebut melalui pesan WhatsApp (WA).

"Sekarang begini, hari ini banyak beredar ini adalah komposisi calon menteri Presiden Jokowi periode kedua. Beredar, misalnya, nama saya muncul. Kemudian ternyata saya nggak dilantik. Apakah saya juga nuntut ke Ombudsman, oke? Kan, nggak. Ya namanya juga beredar begituan. Itu saya menyederhanakan seperti itu," jelas Kharis.

Simak Video "Sempat Terbuka untuk Umum, Rapat Komisi I-Prabowo Kini Tertutup"
[Gambas:Video 20detik]

(aik/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com